Hukum Pidana

Slide 1: 

HUKUM PIDANA SIFAT DAN TEMPAT HUKUM PIDANA Hukum Pidana adalah hukum sanksi istimewa. Sebagian besar sarjana hukum melihat hukum Pidana sebagai hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Hukum Pidana ialah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk : Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Slide 2: 

Van Apeldoorn : melihat dalam peristiwa pidana ( strafbaar feit ) suatu pelanggaran tata tertib hukum umum dan tidak melihat dalam peristiwa pidana itu suatu pelanggaran kepentingan-kepentingan khusus dari para individu. Oleh sebab itu penuntutan peristiwa pidana tersebut tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa itu, tetapi penuntutan tersebut harus dijalankan oleh pemerintah. Van Hamel : menjalankan hukum pidana itu sepenuh-penuhnya terletak dalam tangan pemerintah. Simons : Hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat sebagai masyarakat. Hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat, dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Penuntutan suatu peristiwa pidana terletak dalam tangan suatu alat negara yaitu dalam tangan Kejaksaan.

Slide 3: 

Pompe :Berlainan halnya dengan ganti kerugian dalam hukum privat, bagi hukum pidana kepentingan khusus para individu bukanlah suatu persoalan primer. Yang dititikberatkan oleh hukum pidana pada waktu sekarang adalah kepentingan umum. Perhubungan hukum yang ditimbulkan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan (seperti dalam hukum privat), tetapi perhubungan hukum itu bersifat suatu subordinasi dari yang bersalah pada pemerintah, yang bertugas memperhatikan kepentingan umum. Van Kan : Hukum pidana pada pokoknya tidak membuat kaidah baru. Hukum pidana tidak mengadakan kewajiban hukum yang baru. Hukum pidana pada hakekatnya hukum sanksi.

Slide 4: 

Hukum pidana biasa (umum)(commune strafrecht) seperti yang tercantum dalam antara lain KUHPidana dan yang berlaku bagi semua orang yang ada di wilayah Indonesia (terkecuali mereka yang mempunyai hak diplomat asing). Hukum pidana khusus (bijzondere strafrecht): - dibuat untuk beberapa subyek khusus atau untuk beberapa peristiwa pidana tertentu. memuat ketentuan-ketentuan dan azas-azas yang menyimpang dari ketentuan-ketetuan dan azas-azas yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum pidana umum. Hukum Pidana Fiskal : Kententuan-ketentuan pidana yang tercantum dalam UU mengenai urusan pajak negara ternasuk peraturan-peraturan yang mengatur keuangan negara.

Slide 5: 

Hukum Pidana Militer a. Berlakunya hukum pidana militer disinggung dalam pasal 102 UUDS. Ketentuan ini membedakan antara hukum pidana sipil dan hukum pidana militer. b. Ketentuan-ketentuan dan azas-azas yang menyimpang dari ketentuan dalam hukum pidana umum. c. Wetboek van Militer Strafrecht voor Indonesie, LNHB 1934 Nr 167 dan LNHB 1934 r 168 yang mengatur hukum disiplin tentara. d. UU No. 3/PNPS/1965 tentang Memperlakukan Hukum Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara. Hukum Pidana Ekonomi. Berhubungan dengan perkembangan negara dan dunia ke arah yang lebih sosialistis, maka turut serta pemerintah dalam lapangan perekonomian makin lama makin bertambah. - Penyelengaraan peraturan per-UU-an berkaitan dengan ekonomi dapat menggangu penghidupan ekonomi rakyat (UU o. 7/Drt/1955). - Azas-azas dalam delik ekonomi berbeda dengan azas-azas pidana umum. - Hukum pidana ekonomi terdapat perbedaan dengan pidana umum.

Slide 6: 

Hukum Pidana Politik. Kejahatan-kejahatan yang sangat dapat membahayakan penghidupan rakyat seluruhnya. - Menghianati rahasia negara kepada luar negeri, merencanakan, mempersiapkan dan mengusahakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, merencanakan, mempersiapkan dan menjalankan sabotage dll. - Delik-delik politik disinggung oleh hukum titel I - V Buku II (pasal 104 – 181). - Diperlukan ukuran-ukuran yang lebih berat dari pada ukuran biasa dalam mempertimbangkan dijatuhkan hukuman ) lebih berat), seperti : - Penpres No. 11/1963 jo UU No. 1/PNPS/1963 tetang Pemberantasan Kegiatan Subversi. - Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali.

Slide 7: 

Hukum Pidana Komunal (daerah) Dibuat oleh Pemerintah Daerah TK I dan TK II adalah akibat logis dari kekuasaan membuat peraturan umum untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Hukum pidana yang dibuat hanya dipakai sanksi atas pelanggaran peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemda sendiri. Termasuk hukum pidana sipil, namun hanya dihadapkan dengan masalah-masalah tersendiri yang ditimbulkan dalam masyarakat daerah. Bukan hukum pidana khusus walaupun dihadapkan dengan masalah-masalah sendiri dan tidak mengandung azas-azas pidana yang menyimpang dari azas-azas pidana umum. Terikat oleh ketentuan dalam pasal 103 KUHP. Hukuman atas pelanggaran peraturan pemda hanya bersifat pelanggaran saja.

Slide 8: 

Hukum Pidana dapat dibagi : Hukum Pidana Obyektif (Ius Punale) ialah semua peraturan yang mengandung keharusan dan larangan,terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat memaksa. a. Hukum Pidana Materiil ialah peraturan-peraturan yang menegaskan : 1). Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum. 2). Siapa yang dapat dihukum. 3). Dengan hukum apa menghukum seseorang. b. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana). 2. Hukum Pidana Subyektif (Ius Puniendi) ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana obyektif yang berarti bahwa tiap orang dilarang untuk mengambil tindakan sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana (perbuatan hukum delik). 3. Hukum Pidana Umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap orang kecuali anggota ketentaraan, 4. Hukum Pidana Khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu.

Slide 9: 

Menurut Beysens pemerintah diberi Ius Puniendi, ialah : Pada azasnya negaralah yang berhak dan berkewajiban menjatuhkan hukuman. Sesuai dengan sifat negara dan sesuai dengan kodrat alam manusia,diberi hak untuk membalas pelaggaran tersebut dengan menjatuhkan suatu kerugian untuk pelanggar. Hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dengan sendirinya bersifat pembalasan. Pada umumnya negara hanya dapat atau harus menghukum perbuatan-perbuatan yang : a. ditinjau dari sudut obyektif (dan menurut hukum publik) adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib negara. b. ditinjau dari sudut subyektif adalah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada yang melakukan perbuatan itu. Beberapa azas-azas yang harus menjadi dasar prinsipil perbuatan itu : a. Negara itu suatu masyarakat. b. Negara adalah sesuatu yag mempunyai penjelmaan sendiri dengan sifat sendiri.

Slide 10: 

Susunan KUHPidana KUHP terdiri dari atas 569 pasal yang dibagi dalam tiga buku, yaitu : Buku I : Ketentuan-ketentuan umum (Pasal 1 – 103). Buku II : Kejahatan (Pasal 104 – 488). Buku III : Pelanggaran (Pasal 488 -569) Dalam buku I dimasukkan : Azas-azas (hukum) pidana yang pada umumnya bagi seluruh lapangan hukum pidana positif, baik dalam KUHP maupun yang termuat dalam per-UU-an lainnya. Pengertian-pengertian, seperti : - percobaan (poging) pasal 53-54 KUHP. - turut serta (deelneming) pasal 55-62 KUHP. - gabungan (samenloop) pasal 63 – 71 KUHP. 3. Mengatur tentang hukuman pidana.

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN : 

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN Memorie van Toelichting : pembagian delik dalam “kejahatan” dan “pelanggaran” itu sebagai suatu pembagian azasi (prinsipil). Van Andel, Creutzberg : Kejahatan (crimineel onrecht) adalah perbuatan yang karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum (delik hukum = jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan atau tidak dalam UU). Pelanggaran (politie onrecht) adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya dikenai hukuman tetapi UU pidana tidak menyebutnya sebagai delik (delik UU = perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU Pidana, terlepas dari pada hal apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dari rakyat.

Slide 12: 

Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya formill tidak halal. Perbuatan tidak halal karena UU mencapnya sebagai perbuatan yang tidak halal (Von Liszt). Kejahatan itu sebagai perbuatan yang melanggar “kulturnormen”, sedangkan peraturan-peraturan “verwaltungsstrafrecht” (hukum pidana administratif) dapat dianggap sebagai “kulturell indefferent” (Binding). Kejahatan itu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan ke-Tuhanan dan hukum Tuhan. Pelanggaran boleh dilihat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum (publik) yang dibuat manusia (Gewin).

SEJARAH HUKUM PIDANA TERTULISDI INDONESIA : 

SEJARAH HUKUM PIDANA TERTULISDI INDONESIA Zaman VOC Bagi penduduk asli di Indonesia berlaku : - Hukum Pidana Adat. - VOC mula-mula diberlakukan Plakat-plakat yang berisi hukum pidana. Tahun 1642 dirampungkan himpunan plakat-plakat yang diberi nama Statuten van Batavia. Yang kemudian pada tahun 1650 himpunan ini disahkan oleh Heeren Zeventen (peraturan-peraturan yang berlaku didaerah dikuasai VOC adalah : - Hukum Statuta yang termuat di Statuten van Batavia, - Hukum Belanda kuno, - Azas-azas hukum Romawi (berlaku untuk mengatur kedudukan hukum budak (slaven recht). Campur tangan VOC hanya dalam soal-soal pidana yang berkaitan dengan kepentingan dagangnya. Di daerah Cirebon berlaku Papakem Cirebon yang mendapat pengaruh VOC.

Slide 15: 

Tahun 1866 muncul kodifikasi yang sistematis. Tanggal 10 Februari 1866 berlaku dua KUHP di Indonesia. - Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen (Stbl 1866 No 55) yang berlaku bagi gol Eropah adalah salinan Code Penal yang berlaku di Negeri Belanda tetapi berbeda dari sumbernya tersebut, yang berlaku di Indonesia terdiri hanya atas dua buku, Sedangkan Code Penal terdiri atas empat buku. - Dengan Ordonansi tanggal 6 Mei 1872, berlaku KUHP untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing, tetapi diberi sanksi yang lebih berat sampai pada tahun 1918. - Het Wetboek van Strafrecht voor Inlands en daarmede gelijgestelde (Stbl No 85) mulai berlaku 1 Januari 1873.

Slide 16: 

Zaman Hindia Belanda Tahun 1611-1814 Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke Inggeris. Dengan Regerings Reglement 1815 dengan tambahan, maka hukum dasar pemerintah kolonial tercipta. Dikeluarkannya Proklamasi 19 Agustus 1816 (Stbl 1816 No 5) yang mengatakan bahwa untuk semetara waktu semua peraturan-peraturan bekas kolonial Inggeris tetap dipertahankan, yaitu masih berlaku Statuta van Batavia yang baru, dan untuk pribumi hukum pidana adat diakui asal tidak bertentangan dengan azas-azas hukum yang diakui, perintah-perintah dan UU. Berdasarkan Stbl 1828 No 16, kepada bangsa Indonesia diterapkan pidana berupa kerja paksa di perkebunan yang dibagi atas dua golongan, yaitu yang dipidana: - kerja rantai, - kerja paksa, yang : - diberi upah, dan - tidak diberi upah. Dalam prakteknya pidana kerja paksa dikenakan dengan tiga cara yaitu: - kerja paksa dengan rantai dan pembuangan, - kerja paksa dengan dirantai tetapi tidak dibuang, - kerja paksa tanpa rantai tetapi dibuang.

Slide 17: 

Pertama kali ada kodefikasi di bidang hukum pidana terjadi dengan adanya Crimineel Wetboek voor het Koniglijk Holland 1809, yang menurut ciri modern didalamnya, menurut VOS, yaitu: 1. Pemberian kebebasan yang besar kepada hakim di dalam pemberian pidana, 2. Ketentuan-ketentuan khusus untuk penjahat remaja, 3. Penghapusan perampasan umum. Belanda terus berusaha mengadakan perubahan-perubahan, juga usaha menciptakan KUHP Nasional. - Pidana sistem sel yang berlaku dengan UU tanggal 28 Juni 1851 Stbl 68 dan diperluas dengan UU tanggal 29 Juni 1854 Stbl 102 : - pidana badan dihapus, - jumlah pidana mati dikurangi, - sejumlah kejahatan dijadikan kejahatan ringan, - pidana terhadap percobaan diperingan dibanding dengan delik selesai. - 17 September 1870 Stbl 162, pidana mati dihapus.

Slide 18: 

Tanggal 3 Maret 1881 lahirlah KUHP Belanda yang baru dan diberlakukan tanggal 1 September 1886. Berdasarkan azas konkordasi menurut pasal 75 Regerings Reglement,dan pasal 151 Indische Staatsregelig, KUHP di Belanda harus diberlakukan pula di daerah jajahan seperti Hindia Belanda dengan penyesuaian pada situasi dan kondisi setempat. Dengan Koninklijk Besluit (K.B) tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan LNHB 1915 No 752 (KUHP tahun 1915). KUHP 1915 masih tetap berlaku dan belum diganti oleh KUHP Nasional Indonesia.

Slide 19: 

Zaman pendudukan Jepang Berdasarkan UU (Osamu Serei) No 1 Tahun 1942, yang berlaku mulai 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa dan Madura, WvSI tetap berlaku pada zaman pendudukan Jepang. Dalam Osamu Serei No 3 Tahun 1942, Hukum Acara Pidana lebih banyak berubah, karena terjadi unifikasi acara dua susunan pengadilan. Zaman Kemerdekaan R.I. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945, keadaan pada zaman pendudukan Jepang dipertahankan Berdasarkan UU No 73 Tahun 1958, menyatakan berlakunya UU No 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian hilanglah dualisme berlakunya dua KUHP di Indonesia.

PENAFSIRAN UU PIDANA : 

PENAFSIRAN UU PIDANA Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam UU, yang terdahulu dari perbuatan itu” Azas “nullum delictum, nulla poenasine praevia lege poenali” (tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu) Azas Legalitas (von Feurbach). Von Feurbach :Ancaman hukuman itu bersifat preventif (teori psychologische Zwang) yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan.

Slide 21: 

Motesquieu : Melindungi individu terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang yaitu melidungi kemerdekaan dan pribadi individu terhadap suatu tuntutan yang dilakukan sewenang-wenang (Trias Politica). Beberapa keberatan terhadap azas nulum delictum : Kurang melindungi kepentingan kelompok. Menghindarkan dijalankannya hukum pidana adat. Di zaman Romawi dikenal Criminal Extra Ordinaria (kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam UU) Criminal Stellionatus yaitu perbuatan jahat, durjana. Diadakan kemungkinan untuk menggunakan hukum pidana itu secara sewenang-wenang menurut kehendaknya dan kebutuhan raja sendiri. Zaman Ancien Regime adalah zaman dimana memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak dari raja-raja.

Slide 22: 

Moeljatno mengatakan bahwa azas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu : Tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan UU. 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas). 3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

PENERAPAN ANALOGI : 

PENERAPAN ANALOGI Analogi (Kamus hukum) ialah kesamaan, suatu metode pengetrapan suatu UU dengan berpokok pangkal pada suatu azas hukum atau peraturan yang telah mempunyai pengertian tertentu. Menurut UU Jerman 28 Juni 1935 menetapkan analogi : seseorang dapat dipidana kalau suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh UU atau menurut pikiran dasar suatu UU pidana dan menurut perasaan sehat dari rakyat patut dipidana. Pompe mengatakan penerapan analogi hanya diizinkan jika ditemukan adanya kesenjangan di dalam UU yang tidak dipikirkan (hal-hal yang dilupakan) atau tidak dapat dipikirkan (hal-hal yang baru) oleh pembuat UU dan karena itu UU tidak merumuskan lebih luas sehingga meliputi hal-hal itu dalam teksnya.

Slide 24: 

VOS mengatakan bahwa penerapan analogi tidak dizinkan setidak-tidaknya dalam hal yang dengan analogi diciptakan delik-delik baru dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dengan penerapan UU secara analogi diartikan penerapan ketentuan dalam hal pembuat UU belum memikirkan atau tidak dapat memikirkan tetapi alasan penerapan ketentuan pidana sama dengan kejadian yang diatur dengan ketentuan itu. Paul Scholten menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara penerapan analogi dan penafsiran ekstensif, yaitu dicoba untuk menemukan norma-norma yang lebih tinggi dari norma yang ada lalu dideduksikan menjadi aturan baru. Perbedaan antara keduanya hanya bersifat gradual saja. Vam Hattum, menolak analogi dalam menentukan perbuatan pidana juga menolak tafsiran ekstensif.

Slide 25: 

Utrecht menarik garis pemisah antara interpretasi ekstensif dan penerapan analogi : Interpretasi : menjalankan UU setelah UU tersebut dijelaskan. Analogi : menjelaskan suatu perkara dengan tidak menjalankan UU. Interprestasi : menjalankan kaidah yang oleh UU tidak dinyatakan dengan tegas. Analogi : menjalankan kaidah tsb untuk menyelesaikan suatu perkara yang tidak disinggung oleh kaidah, tetapi yang mengandung kesamaan dengan perkara yang disinggung kaidah tersebut

Slide 26: 

PASAL 1 KUHP Ayat (1) dan (2) membahas berlakunya UU Pidana berhubung dengan waktu delik dilakukan. Ayat (2) tentang waktu delik. Apabila UU diubah setelah dilakukan, maka terhadap yang bersangkutan dipakai aturan yang paling ringan. 3 macam teori yang membahas mengenai perubahan dalam per-UU-an, yaitu : Teori Formil. Simons: baru boleh dikatakan perubahan dalam UU kalau redaksi (teks) UU Pidana diubah. Teori Materiil terbatas. Van Geuns : tiap perubahan sesuai dengan suatu perubahan perasaan (keyakinan) hukum pada pembuat UU. Jadi tidak boleh diperhatikan suatu perubahan karena waktu. Teori Materiil tidak terbatas. Tiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat UU maupun dalam keadaan karena waktu, boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam UU menurut arti kata Pasal 1 ayat (2).

Slide 27: 

Aturan yang paling ringan (menguntungkan) KUHP Belanda (1881) : yaitu tidak hanya mengenai hukuman saja, tetapi mengenai juga segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian sesuatu delik. Hoge Raad 25 Juni 1906 : Terserah pada praktek dan hanya dapat ditentukan untuk masing-masing perkara sendiri (inconcreto). Hal itu tidak dapat ditentukan secara umum (in abstrcto). Pengadilan tingkatan banding (Verzet) tentang pengecualian dalam pasal 1 ayat (2) : Tidak dapat dipakai bila dilihat sebagai suatu alat untuk mengoreksi pekerjaan hakim yang telah membuat suatu keputusan. Dapat dipakai bila dilihat sebagai suatu proses (acara) baru. Tempus delicti (waktu delik) berhubungan dengan : Berlakunya KUHP (Pasal 1 ayat (1)). Hukum peralihan (Pasal 1 ayat (2)). Lewat waktu (verjaring) (Pasal 78 dan 79 KUHP). Pasal 45 KUHP.

BERLAKUNYA PER-UU-AN HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT TERJADINYA PERBUATAN : 

BERLAKUNYA PER-UU-AN HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT TERJADINYA PERBUATAN Azas Teritorialitet Pasal 2 KUHP : “Aturan pidana dalam UU Indonesia berlaku terhadap tiap orang yang dalam Indonesia melakukan peristiwa pidana”. Yang menjadi ukuran : peristiwa pidana yang dilakukan dalam wilayah Indonesia. Bukan ukuran : pembuat ada di dalam wilayah Indonesia. Kesimpulan : Dapat dilakukan suatu delik dalam wilayah Indonesia sedangkan pembuatnya ada di luar wilayah Indonesia. Azas ini berlandaskan kedaulatan negara diwilayahnya sendiri.

Slide 29: 

Ada 3 macam teori agar dapat menyelesaikan persoalan tentang Locus delicti : Teori perbuatan materiil. Locus delicti ialah tempat di mana perbuatan yang perlu ada supaya delik dapat terjadi dilakukan oleh pembuat (tempat dimana perbuatan-perbuatan itu terjadi disebut perbuatan materiil. Tempat di mana delik diselesaikan tidak penting). Teori alat yang dipergunakan. Delik dilakukan di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Teori akibat : Tempat akibat menjadi locus delicti.

Slide 30: 

Kesimpulan : Teori mana di antara tiga teori yang harus dipilih, tergantung pada sifat dan corak perkara konkrit yang hendak diselesaikan. 2. Hazenwinkel – Suringa. Mempergunakan ketiga teori secara teleologis. a. Dalam hal menentukan hakim yang relatif berkuasa maka biasanya yang paling cocok ialah teori perbuatan materiil. - Hakim di tempat dimana pembuat melakukan deliknya. - Terdapat bukti-bukti yang paling jelas. b. Dalam hal harus berlakunya UU Pidana Nasional supaya dapat dicegah bahaya bagi dan ancaman terhadap keamanan nasional yang datang dari luar negeri (teori alat yang dipergunakan atau teori akibat).

PASAL 3 KUHP : 

PASAL 3 KUHP “Aturan pidana dalam per-UU-an Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam kapal Indonesia” Pasal ini memperluas azas teritorialitet. “vaartuig” (alat pelayar) adalah segala sesuatu yang dapat berlayar yakni segala sesuatu yang dapat bergerak di atas air. “Schip” (kapal) adalah tiap vaartuig yang berdasarkan peraturan perkapalan umum diberi surat laut atau pas kapal, atau yang diberi suatu surat pengakuan lain, yang untuk sementara waktu mengganti surat laut dan pas kapal itu. Hukum Internasional mengakui sebagai wilayah nasional hanya : Kapal perang, Kapal dagang di laut terbuka, Kapal dalam hal dijalankan ius passage innoxii. Dengan UU No. 4 Tahun 1976, Pasal 3 KUHP telah ditambah juga dengan kata pesawat udara. Azas teritorialitet belum cukup melindungi kepentingan nasional.

Azas Nasionalitet Pasif atau Azas Perlindungan : 

Azas Nasionalitet Pasif atau Azas Perlindungan Pasal 4 KUHP Azas ini menentukan bahwa: Hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Kepentingan tertentu, kepentingan negara dilanggar di luar wilayah kekuasaan negara itu. (Pasal 4 ayat (1), (2), dan (4) KUHP. Azas ini diperluas dengan kejahatan penerbangan dan tindak pidana ekonomi. Menurut Hezewinkel-Suringa, azas ini dimaksud : Melindungi kepentingan umum yang besar. Tidak melindungi kepentingan individual. Pasal 8 KUHP . Termasuk azas perlindungan karena melindungi kepentingan pelayaran. Memperluas berlakunya Pasal 3, jika kejahatan-kejahatan itu dilakukan dalam perahu Indonesia. Pompe mengatakan bahwa harus diartikan orang-orang yang biasanya ada dalam perahu.

Azas Nasionalitet Aktif atau Azas Personalitet : 

Azas Nasionalitet Aktif atau Azas Personalitet Pasal 5 KUHP “Aturan pidana dalam per-UU-an Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan beberapa delik tertentu”. Delik tersebut dapat dibagi dalam 2 golongan : a. kejahatan melanggar keamanan negara (Pasal 104-129). b. kejahatan melanggar martabat kepala negara dan wakil presiden (Pasal 131-139 KUHP). c. menghasut (Pasal 160 KUHP). d. menyiarkan tulisan yang bertujuan menghasut (Pasal 161 KUHP). e. dengan sengaja membuat diri atau membuat orang lain tidak cakap untuk memenuhi kewajiban militer (Pasal 240 KUHP). f. melakukan perampokan (pembajakan) laut (Pasal 450-451). Menurut Jonkers, delik-delik tersebut dicantumkan secara tegas karena disini ada perbuatan yang mengancam kepentingan-kepentingan yang khusus bagi Indonesia, dan perbuatan-perbuatan ini tidak dikenai UU Pidana menurut dari negara dimana perbuatan tersebut dilakukan.

Slide 34: 

Semua kejahatan ini harus memenuhi 2 syarat : - kejahatan menurut KUHP. - juga dihukum oleh hukum pidana asing di mana kejahatan itu dilakukan. Dari perkataan “berlaku bagi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia” maka azas yang dikandung adalah azas personal. Moeljatno berpendapat lebih melihat prinsip melindungi kepentingan nasional dari pada azas personal,karena: Dalam azas personal pada umumnya harus berlaku seluruh per-UU-an hukum pidana, hal mana kemudian dapat diperkecil karena hal-hal tertentu. Apa yang ditentukan dalam ayat (2), yaitu ketentuan untuk mencegah agar supaya warga negara asing jangan berbuat kejahatan.

Slide 35: 

Pasal 5 ayat (2) : Diadakan untuk mencegah, bukan warga negara yang sudah melakukan perbuatan pidana di negeri asing, melarikan diri ke Indonesia lalu minta dinaturalisasikan sebagai warga negara Indonesia, sehingga dengan demikian tidak diserahkan dan terluput dari penuntutan pidana. Jangan dipandang sebagai imbangan dari prinsip bahwa warga negara tidak diserahkan kepada pemerintah asing. Ketentuan yang penting dari Peraturan Penyerahan S.1883-188, ialah : Pasal 1 Penyerahan orang asing hanya mungkin jika memenuhi syarat –syarat tersebut dalam peraturan ini. Pasal 2 Penentuan macam-macamnya perbuatan pidana memungkinkan penyerahan. Pasal 5 Penyerahan tidak dilakukan selama orang asing itu sedang dituntut perkaranya, atau sesudahnya diadili atau diadili dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan. Pasal 8 Penyerahan dimintakan dengan melalui jalan diplomatik.

Slide 36: 

Beberapa hal di mana orang itu tidak diserahkan, yaitu : Kalau orang yang diminta diserahkan itu warga negara sendiri. 2. Kalau dianggap oleh negara asing itu bahwa perbuatan orang itu adalah bersifat “kejahatan politik” Kejahatan politik terdiri atas : a. Kejahatan politik mutlak yaitu kejahatan ditujukan secara langsung untuk merobohkan negara. b. Kejahatan politik relatif yaitu kejahatan secara tidak langsung hendak mengganggu keamanan negara. Kalau orang itu oleh pengadilan negara asing sudah diputuskan perkaranya. Kalau permintaan penyerahan dari negara yang dilanggar UU dianggap terlambat oleh negara asing itu. 5. Kalau orang yang diminta diserahkan itu pejabat suatu negara.

Slide 37: 

Pasal 6 KUHP : membatasi azas personalitet. Pasal 7 KUHP : memperluas azas nasionalitet aktif (personalitet) dengan azas nasionalitet pasif (perlindungan) karena berlaku bagi setiap orang pegawai negeri yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan pidana tersebut dalam Bab XXVIII Buku ke-2. Azas Universalitas. Azas ini melihat hukum pidana : Berlaku umum, Melampaui ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia), Jenis kejahatan yang diancam pidana sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal jenis kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas. Kekuasaan hakim menjadi mutlak karena yurisdiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili tedakwa.

Slide 38: 

Azas ini diatur dalam Pasal 4 : Sub ke-2 KUHP “melakukan salah satu kejahatan tentang mata uang, uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank. Sub ke-5 KUHP “melakukan kejahatan tentang : - Perampokan di laut, dan penyerahan alat pelayar keada perampok laut (Pasal 458, 444 – 447 KUHP). - Penguasaan pesawat udara secara melawan hukum (Pasal 479 KUHP). Pasal 9 KUHP “ Pasal 2 -5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum Internasional” Ada 4 hal perkecualian tersebut (hak eksteritorialitet), ialah : Kepala negara beserta keluarga dari negara sahabat. Duta-duta negara asing beserta keluarganya. Konsul-konsil tergantung dari traktat. Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu negara sekalipun berada di luar kapal. Tentara negara asing yang ada di dalam wilayah negara dengan persetujuan negara itu.

PERISTIWA PIDANA (STRAFBAAR FEIT) : 

PERISTIWA PIDANA (STRAFBAAR FEIT) Pengertian : Feit berarti sebagian dari suatu kenyataan Strafbaar berarti dapat dihukum Strafbaar feit yaitu sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum Kepustakaan tentang hukum pidana : delik Pembuat UU dalam merumuskan UU : peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Vos mengartikan adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan per-UU-an, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Van Hattum mengatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang mendapat hukuman atau dapat dihukum. a. peristiwa dan pembuat sama sekali tidak dapat dipisahkan. b. hal ada tidaknya suatu kelakuan yang melawan hukum barulah dapat diketahui setelah diketahui keadaan di dalamnya pembuat ditempatkan.

Slide 40: 

Pompe: pengertian strafbaar feit dibedakan : Menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut gambaran teori tedapat unsur-unsur periatiwa pidana, yaitu suatu kelakuan yang : 1). bertentangan dengan hukum yang : 2). diadakan karena pelanggar bersalah. 3). dapat dihukum. Menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh per-UU-an dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Simons menyatakan strafbaar feit adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Slide 41: 

J.E.Jonkers memberikan definisi menjadi dua pengertian : Definisi pendek adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh UU. Definisi panjang (lebih mendalam) adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan : Strafbaar feit mempunyai 2 arti yang menunjuk kepada : Perbuatan yang diancam dengan pidana oleh UU. Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Subyek delik dan Rumusan delik : 

Subyek delik dan Rumusan delik Delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa melakukannya dan delik itu harus ditujukan kepada : Memperkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum seperti pembunuhan, pencurian. Membahayakan suatu kepentingan hukum. Vos memberikan alasan mengapa hanya manusia yang dapat menjadi subyek delik, yaitu : Terdapatnya rumusan yang dimulai dengan “barang siapa yang…”. Di dalam per-UU-an pada umumnya, yang berarti tidak lain adalah manusia. Jenis-jenis pidana pokok hanya dapat dijalankan tidak lain oleh manusia. Dalam hukum pidana berlaku azas kesalahan bagi seorang manusia pribadi.

Slide 43: 

J.E.Jonkers mengenal 4 jenis KUHP metode rumusan delik dalam UU, yang terdiri atas: Yang paling lazim menyebutkan rumusan dengan cara menerangkan isi delik dan keterangan itu dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana (Pasal 279, 281, 286 KUHP). Dengan cara menerangkan unsur-unsur dan memberikan penafsiran (kualifikasi) (263, 362, 372, 372 KUHP). Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan penafsiran saja (351, 338 KUHP). Kadangkala UU merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian (521, 122 ayat (2) KUHP).

Pembagian delik menurut rumusan yang dikehendaki oleh UU. : 

Pembagian delik menurut rumusan yang dikehendaki oleh UU. Commissie delicten adalah pelanggaran sesuatu yang dilarang dalam UU (362, 372, 378 KUHP) Ommisse delicten adalah pelanggaran sesuatu yang diperintah menurut UU (164, 224, 522, 531 KUHP). a. Yang murni yaitu tindakan tidak membuat sesuatu yang oleh UU Pidana diperintah. Delik ini selalu delik formil (164,224, 522 KUHP). b. Yang tidak murni yaitu yang terjadi apabila akibat dari perbuatan yang bersangkutan, yang tidak dikehendaki oleh suatu UU, yang tidak dikehendaki oleh suatu tidak membuat (194, 338 KUHP) Formele delicten adalah delik yang hukuman yang diancam terhadap suatu perbuatan tertentu, yang dilukiskan dalam UU Pidana, dan timbu tidaknya akibat dari perbuatan itu tidak dipersoalkan. (156, 160, 209, 263, 362 KUHP) Materiele delicten adalah timbulnya akibat dari perbuatan yang bersangkutan, selama akibat tersebut belum timbul maka juga delik belum ada atau belum selesai. (338 KUHP)

Slide 45: 

Doleus delicten ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja (338 KUHP). Culpose delicten ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (359 KUHP). Zelfstandige delicte ialah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Voorgezette delicten ialah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pembagian ini diperlukan untuk kepentingan sistem penerapan penjatuhan pidana (64, 65 KUHP). Aflopende delicten (delik yang selesai) ialah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan (330,529 KUHP). Voordurende delicten (delik yang berlanjut) ialah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma. (221, 333, 250, 261 KUHP).

Slide 46: 

Enkelvoudige delicten ialah delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh UU. Samengestelde delicten ialah delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulangkali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh UU. (480 ayat (1), 296 KUHP). 7. Delicta propria ialah delik yang hanya dapat dilakukan hanya oleh orang tertentu karena suatu kualitas. (delik jabatan, militer, nakhoda). Commune delicten ialah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya. Eenvoudige delicten atau delik yang sederhana adalah delik dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan oleh penbentuk UU. Gekwalificeerde delicten atau delik dengan pemberatan adalah delik dalam bentuk yang pokok yang karena didalamnya terdapat keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. (362>363, 372>374 KUHP).

Slide 47: 

Politieke delicten ialah delik yang dilakukan karena adanya unsur politik, yang dapat dibedakan menjadi : a. Zuivere politieke delicten yang merupakan kejahatan penghianatan interen (104-110 KUHP) dan penghianatan eksteren (121, 124, 126 KUHP). b. Gemengde politieke delicten yang merupakan pencurian terhadap dokumen negara. c. Connexe politieke delicten yang merupakan kejahatan menyembunyikan senjata. Commune delicten ialah delik yang ditujukan kepada kejahatan yang tidak temasuk keamanan negara, misalnya penggelapan, pencurian dll. Klacht delicten ialah terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan (72-75, 284 ayat (2), 319, 320 ayat (2) KUHP). Gewone delicten ialah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Opzettelijke delicten ialah delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Culpooze delicten ialah delik tersebut terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA : 

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA Unsur-unsur subyektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana, yaitu: Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa). Maksud (voornemen) atau percobaan (poging) (53 ayat (1) KUHP). Macam-macam maksud. Merencanakan terlebih dahulu (340 KUHP). Perasaan takut (308 KUHP). Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana, yaitu : Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid) Kwalitas si pelaku (415, 398 KUHP). Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Slide 49: 

VOS mengatakan bahwa di dalam suatu strafbaar feit dimungkinkan adanya perbuatan beberapa delik, yaitu : Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai. Elemen kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja, atau alpa. Elemen melawan hukum. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan UU, dan dibedakan menjadi segi obyektif. Hazelwinkel-Surunga, mengatakan dalam suatu strafbaar feit dimungkinkan beberapa elemen, yaitu: Elemen kelakuan orang. Elemen akibat, yang ditetapkan dalam UU karena pembagian delik formil dan meteriil. Elemen psikis, seperti elemen dengan maksud, dengan sengaja/alpa. Elemen obyektif yang menyertai keadaan delik seperti elemen di muka umum. Syarat tambahan untuk dapat dipidananya (164, 165 KUHP). Elemen melawan hukum sebagai elemen yang memegang peranan penting (167,406 KUHP).

Slide 50: 

Pompe membagi elemen strafbaar feit terdiri atas unsur: Melawan hukum (wederrechttelijkheid). Kesalahan (schuld). Bahaya/gangguan/merugikan (subsociale). Elemen strafbaar feit dalam rumusan defenisi hukum positif cukup mengambil elemen yang obyektif saja,yaitu elemen: Kelakuan, dalam delik bentuknya berupa kelakuan dengan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Akibat dari perbuatan menurut rumusan delik yaitu suatu hubungan antara sebab dan akibat yang dapat menimbulkan kejadian yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh UU. Obyektif yang menyertai keadaan delik, yang bersifat kualitas atau yang memberatkan atau meringankan. Melawan hukum.

KAUSALITET (SEBAB-AKIBAT) : 

KAUSALITET (SEBAB-AKIBAT) Teori Conditio sine qua non Von Buri mengatakan bahwa semua faktor yaitu syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap sebab (causa) akibat itu. Teori yang mengindividualisir Teori ini didasarkan pada fakta setelah terjadinya delik. Di dalam rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, lalu dicarikan syarat manakah yang dalam tertentu itu yang paling banyak membantu terjadinya akibat.

Slide 52: 

Teori yang menggeneralisir Teori ini didasarkan kepada fakta sebelum terjadinya delik. Teori Adaequaat dari VonKries. Adaequaatt artinya sebanding, seimbang, sepadan. Musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian normal dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut. Teori Adaequaat dari Traeger Pada umumnya dapat disadari sebagai suatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Teori Obyektif Nachtragliche Prognose dari Rumeling. Bahwa yang menjadi sebab atau akibat adalah factor obyektif yang diramalkan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik itu terjadi. Tolok ukur tersebut adalah bukan ramalan tetapi menetapkan harus timbul suatu akibat.

KESALAHAN : 

KESALAHAN Dalam hukum pidana kesalahan (schuld) berarti bahwa seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya / adanya hubungan kejiwaan dengan perbuatan seseorang. Pengertian kesalahan dapat dipandang dalam dua arti, yaitu : Kesalahan dalam arti sosial etis: hubungan jiwa antara seseorang yang melakukan perbuatan itu yang dapat dipertanggungjawabkan kesalahannya. Kesalahan dalam arti bertentangan dengan hukum: dalam pengertian hukum pidana: a. Schuld dalam arti sengaja (opzet). b. Schuld dalam arti alpa/kelalaian.

Slide 54: 

Schuld dalam arti sengaja (opzet) Opzet merupakan salah satu unsur dari delik. Pemecahannya dicari dalam teori : De Wiltheorie : teori kehendak, pasti terjadi (kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang dilarang / yang diharuskan oleh UU. 2. De Voorstellingtheorie : teori perkiraan, harapan belum terjadi (orang hanya memperkirakan / mengharapkan terwujudnya suatu perbuatan tetapi akibat dari perbuatan tersebut tidak secara pasti terwujud).

Slide 55: 

Jonkers tetang “ schuldbegrip “ membuat pembagian atas 3 bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu : Selain kesengajaan atau kealpaan (opzet of schuld), Meliputi juga sifat melawan hukum (de wederrech-terlijkheid), Dan kemampuan bertanggungjawab (de toerekenbaar-heid). Pompe, pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (mempunyai kesengajaan dan kealpaan dan kemampuan bertanggungjawab).

Slide 56: 

Vos, memandang kesalahan mempunyai 3 tanda khusus yaitu: Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. 3 Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atas perbuatannya itu.

KESENGAJAAN : 

KESENGAJAAN Yaitu : Keinginan /maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh UU. Ada 3 elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan: Kesengajaan terhadap perbuatan (opzet yang formel). Kesengajaan terhadap akibat. Kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana. De Wilstheorie (teori kehendak) Von Hippel dari Jerman). Sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu hendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

Slide 58: 

E. Mezger, pengertian kesalahan terdiri atas: Kemampuan bertanggung jawab. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan culpa, Tak ada alasan penghapus kesalahan. Inti dari pada opzet adalah kehendak/niat dari seseorang. Seseorang dapat dihukum apabila ia dapat bertindak bebas dari perbuatannya.

Slide 59: 

Terdapat 3 teori kehendak, yaitu : Determinisme : seorang manusia kehendak-nya itu ditentukan oleh suatu pengaruh baik dari dirinya maupun pengaruh lingkungannya. Indeterminisme : kehendak seseorang tidak ditentukan oleh keadaan yang sudah ada tetapi ditentukan oleh dirinya sendiri. 3. Neo determinisme : seseorang memang dipengaruhi oleh dirinya/kehendak akal sehatnya.

De Voorstellingstheorie (teori pengetahuan/ dapat membayangkan dari Frank : 

De Voorstellingstheorie (teori pengetahuan/ dapat membayangkan dari Frank Bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu dapat dikehendaki. Dengan kata lain perbuatannya memang menghendaki akan tetapi terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tertentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai. 3 bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu: Kesengajaan dengan maksud. Kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesalahan terhadap pelanggaran. Sudah cukup utuk menjatuhkan pidana apabila perbuatan yang dapat bertentangan dengan hukum sesuai dengan apa yang tercantum dalam redaksi peraturan hukum pidana. Tidak perlu diselidiki apakah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan alpa.

Slide 61: 

Beberapa jenis dan pengertian yang lain dari pembagian Dolus. Dolus Generalis yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada orang banyak atau kesengajaan tidak ditujukan kepada orang banyak melainkan kepada seseorang akan tetapi untuk mencapai tujuannya diperlukan lebih banyak perbuatan yang dilakukan. Misalnya, melempar bom di tengah orang-orang yang berkerumunan. Dolus Indirectus yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh UU, yang terbit akibat lain yang tidak dikehendaki. 3. Dolus Determinatus yaitu kesegajaan yang ditujukan kepada tujuan tertentu, baik terhadap pada perbuatannya maupun pada akibat perbuatannya.

Slide 62: 

Dolus Indeterminatus yaitu kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang atau tidak memperdulikan apa/siapa saja yang menjadi korban. Dolus Alternatius yaitu kesengajaan dari pembuat menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain, jadi memilih di antara dua akibat. 6. Dolus Premiditatus yang merupakan kesengajaan yang dilakukan dengan telah mempertimbangkan masak-masak lebih dahulu dalam hati yang tenang. Dolus Repentinus yaitu merupakan kesengajaan dengan sekonyong-konyong. Perbedaan kedua betuk ini terletak pada pemberatan pidananya.

Dwaling (salah paham/kekeliruan) : 

Dwaling (salah paham/kekeliruan) Feitelijk Dwaling yaitu jika kekeliruan itu ternyata tidak ada kesengajaan yang ditujukan pada salah satu unsur dari perbuatan pidana, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana. 2. Rechtsdwaling yaitu melakukan suatu perbuatan dengan perkiraan bahwa hal itu tidak dilarang oleh UU. 3. Error in persona yaitu kekeliruan mengenai orang yang menjadi tujuan dari perbuatan pidana. 4. Error in Objecto yaitu kekeliruan obyek yang menjadi tujuan dari perbuatan pidana. 5. Aberratio Ictus yaitu kekeliuruan karena macam-macam sebab perbuatannya menimbulkan akibat yang berlainan dari pada yang dikehendaki.

Kealpaan (culpa) : 

Kealpaan (culpa) Culpa Leissima yaitu kealpaan yang ringan. Culpa Lata yaitu kealpaan yang berat. Ilmu pengetahuan membagi kealpaan menjadi : Kealpaan yang disadari. Kealpaan yang tidak disadari, Vos, menyatakan bahwa culpa mempuyai 2 syarat, yaitu : Kurang penduga-duga yang diperlukan, dan Kurangya penghati-hatian yang diperlukan. - pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya. - pembuat telah berbuat degan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan.

Slide 65: 

Kemampuan bertanggungjawab meliputi 3 hal, yaitu tentang keadaan jiwa/batin: Yang sakit, Seseorang yang terlampau muda sehingga konstitusi psychenya belum matang, Yang organ batinnya baik akan tetapi fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Van Hamel mengadakan 3 syarat untuk mampu bertanggungjawab, yaitu orang itu mampu: Untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri. Untuk meginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu. Simons menerangkan tentang mampu bertanggungjawab, adalah : Jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum. Dan sesuai penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.

Slide 66: 

Teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi : Alasan pembenar : alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. 2. Alasan Pemaaf : alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. 3. Alasan Penghapus Penuntutan : bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran megenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah mengganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penututan.

PERCOBAAN (POGING)PASAL 53 & 54 KUHP : 

PERCOBAAN (POGING)PASAL 53 & 54 KUHP Pasal 53 ayat 1 KUHP Unsur-unsur percobaan: Suatu maksud (voornemen), berarti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. 2. Sudah ternyata dalam suatu memulai melaksanakan maksud tersebut, berarti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki. 3. Karena sesuatu sebab di luar kehendak pembuat, maka apa yang dimaksud oleh pembuat itu tidak dapat diselesaikan berarti tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia telah mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri.

Slide 68: 

Maksud (voornemen) Sama sekali sama dengan OPZET. Bahwa opzet di dalam segala kaitannya dan dalam setiap ketentuan di mana ia pada delik yang selesai itu telah memenuhi pengertian opzet. Maksud yang telah diwujudkan secara nyata untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu yang oleh UU telah dinyatakan sebagai suatu kejahatan. Bertindak dengan sengaja itu pada hakekatnya berarti bertindak dengan maksud untuk bertindak. Voornemen atau maksud untuk bertindak, itu belum berarti bahwa ia benar-benar mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu.

Slide 69: 

Opzet (kesengajaan) boleh diberi pengertian sebagai “menghendaki dan mengetahui”. - Suatu maksud ditujukan kepada menghendaki dan mengetahui, jadi maksud untuk bertindak dengan sengaja. Perbedaan pengertian perkataan maksud dengan perkataan menghendaki. - Maksud, apabila orang tersebut baru dapat membayangkan tentang keadaan-keadaan di dalam keadaan-keadaan tersebut ia harus bertindak. - Kehendak itu baru merupakan suatu kenyataan, yaitu apabila orang tersebut secara nyata telah mengetahui keadaan-keadaan yang sebenarnya. - Kejahatan yang dinyatakan sebagai dapat dilakukan “dengan tidak sengaja”, di mana oleh UU telah disyaratkan bahwa tindakan yang dilakukan ataupun akibat yang ditimbulkan itu haruslah diliputi oleh opzet, akan tetapi terhadap “keadaan-keadaan penyertanya” UU telah memandang cukup apabila pelakunya itu mempunyai unsur culpa.

Slide 70: 

Van Bemmelen mengatakan maksud untuk melakukan kejahatan pada suatu poging itu sama dengan opzet pada delik yang harus dilakukan dengan sengaja yang telah selesai dilakukan - Percobaan yang selesai adalah suatu percobaan di mana pelakunya telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk adanya delik yang telah selesai dilakukan, akan tetapi kemudian ternyata tidak selesai. - Percobaan yang tidak selesai

Percobaan melakukan tindak pidanayang tidak terlarang : 

Percobaan melakukan tindak pidanayang tidak terlarang Tindak pidana perkelahian antara seseorang lawan seseorang (tweegevecht) (Pasal 184 ayat 5), 2. Tindak pidana penganiayaan (mishandeling) (Pasal 351 ayat 5 dan 352 ayat 2), 3. Tindak pidana penganiayaan ringan terhadap binatang (lichte dieren mishandeling) (Pasal 302 ayat 4). Pasal 54 KUHP “Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran itu tidak dapat dihukum”

Slide 72: 

Percobaan sebagai tindak pidana yang tersendiri yaitu apabila seseorang itu telah melakukan suatu poging, maka ia dianggap sebagai telah melakukan suatu delik yang telah selesai: 1. Pasal 104 -107, 139a. 139b KUHP (makar = aanslag), 2. Pasal 110, 116, 125, 139c KUHP (permufakatan jahat = samenspanning) 3.  “yang ia ketahui “ “secara pantas harus dapat menduga” Delik-delik yang sebagian telah disyaratkan “harus dilakukan dengan sengaja” dan sebagian disyaratkan “harus terjadi dengan tidak disengaja”àPasal 250, 261, 275 KUHP (tindakan-tindakan persiapan = voorbereideingshandelingen). Perbedaan makar dengan percobaan : - Makar, pembatalan niat semacam itu tidak mempengaruhi hal dapat dihukumnya si pelaku = berupa suatu perbuatan pelaksanaan. Percobaan, pembatalan niat seperti itu membuat pelakunya menjadi tidak dapat dihukum. Penadahan (Pasal 480 angka 1 dan 2 KUHP)

Permulaan suatu pelaksanaan : 

Permulaan suatu pelaksanaan Perbuatan melaksanakan ada apabila pembuat di tempat dan pada waktu ia membuat tindak pidananya, melakukan suatu perbuatan yang memperlihatkan bahwa pembuat itu psychis sanggup untuk melakukan peristiwa pidana. Teori percobaan subyektif adalah teori berukuran pada kehendak atau watak (mentalitet) pembuat. 2. Teori percobaan yang obyektif yang melihat percobaan dasar “strafbaarheid” (dapat dihukumnya) percobaan dalam suatu perbuatan yang melanggar ketertiban hukum umum : a. Perbuatan melaksanakan adalah “strafbaar” karena perbuatan itu termasuk unsur delik dalam UU. b. Perbuatan melaksanakan adalah “srafbaar” karena kejahatan yang hendak dilakukan adalah suatu hubungan sebab- menyebab, dan oleh sebab itu, ditinjau dari sudut obyektif, percobaan tersebut membahayakan.

Slide 74: 

Sebab-sebab pembuat itu tidak dapat diselesaikan, ada 4 macam : Absoluut ondeugdelijk Middel (alatnya yang dipakai melakukan tidak sempurna sama sekali. 2. Relatif ondeugdelijk Middel (alatnya yang dipakai melakukan kurang sempurna. 3. Absolut ondeugdeijk obyect (orang yang dituju tidak sempurna sama sekali). 4. Relatief ondeugdeijk obyek (obyek yang dituju kurang sempurna.

HUKUM PENINTENSIER (Pasal10-43 KUHP) : 

HUKUM PENINTENSIER (Pasal10-43 KUHP) Hukum Penitensier adalah peraturan-peraturan positif mengenai sistem hukuman (strafstelsel) dan sistem tindakan (maatregelstelsel). Hukum Penitensier merupakan bagian dari hukum pidana positif, yaitu yang menentukan: Jenis sanksi atas pelanggaran, Beratnya sanksi itu, Lamanya sanksi itu dirasai oleh pelanggar, dan Cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi itu hukuman maupun tindakan merupakan satu sistem, dan sistem inilah yag dipelajari oleh ilmu (hukum) penitensier. Sanksi berasal dari bahasa latin ‘sanction” yang berkaitan dengan kata kerja “sancire” yang artinya hal-hal yang keramat atau suci, atau yang mengakibatkan sesuatu dilindungi oleh dewa-dewa, sehingga tidak boleh dicermarkan (sancrosanct).

Slide 76: 

Sanksi berarti : - Memperkuat atau menyetujui suatu keadaan atau keputusan yang diambil, Suatu sarana paksaan untuk melaksanakan suatu ketentuan tertentu. Dalam hukum penitensier, sanksi diartikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat suatu aturan, norma, ketentuan, kebiasaan ataupun perikatan, sehingga tidak boleh dilanggar. Dengan adanya saksi tersebut, maka suatu norma akan berlaku sedemikian rupa, sehingga mereka yang diatur oleh norma tersebut akan terdorong untuk berperilaku sesuai kaidah yang berlaku baginya itu. Dengan perkataan lain bahwa sanksi akan lebih memperkuat suatu norma.

Slide 77: 

Dahrendorf mengatakan bahwa secara sosiologis sanksi ada dua cara untuk melaksanakan suatu norma yang lazim dibedakan antara : Sanksi positif yaitu apabila orang berperilaku dapat dikaitkan hal-hal yang menguntungkan sesuai dengan kaidah tersebut, Sanksi negatif yaitu apabila orang berperilaku tertentu yang melanggar kaidah, dapat dikaitkan hal-hal yang merugikan pelaku.

Slide 78: 

Visualisasi secara sistemetis (garis besar) mengenai sanksi di dalam arti umum, sbb: Sanksi-sanksi yang tidak mempunyai sifat yuridis, contoh: sanksi sosial, pedagogis, keagamaan. Sanksi-sanksi yuridis : a. Yang tidak bersifat hukum pidana, yang bersifat : 1). Hukum perdata secara umum, 2). Hukum kekeluargaan, 3). Hukum administratif, 4). Hukum ketatanegaraan, 5). Hukum acara, 6). Hukum internasional. b. Yang bersifat hukum pidana : 1). Di luar hukum. a). Dilaksanakan oleh polisi, b). Dilakukan penuntut umum. 2). Bersifat hukum : a). Hukuman-hukuman, b). Aturan-aturan.

Slide 79: 

Pemidanaan merupakan suatu sanksi yang bersifat subsider yaitu baru akan diterapkan, apabila sanksi-sanksi lainnya tidak dapat menanggulangi keadaan. Suatu penderitaan mempunyai ciri pemidanaan kalau berhubungan dengan suatu perbuatan atau kelalaian yang salah. Pemidanaan tak akan mungkin tanpa kesalahan (tidak ada hukuman tanpa kesalahan). Pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang dijatuhkan terhadap seseorang sebagai pengesahan terhadap kesalahannya. Pemidanaan bertujuan untuk : Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Slide 80: 

Dalam konsep klasik ada 3 teori pemidanaan, yaitu : Teori Pembalasan yaitu pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tidak pidana. Masyarakat tidak rela dengan dilanggarnya norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat menghendaki pelaku tindak pidana diberikan sanksi. Teori Tujuan yaitu mengutamakan tujuan untuk melakukan pembinaan narapidana, akan tetapi dapat juga bertujuan untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat. 3. Teori Gabungan yaitu merupakan pembalasan terhadap dilanggarnya suatu norma, akan tetapi di samping itu juga bertujuan untuk melakukan pembinaan bagi terpidana agar dapat menjadi berguna di masyarakat.

Slide 81: 

Tiga (3) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan : Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri. Untuk membuat orang menjadi jerah untuk melakukan kejahatan. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain. Simons berpendapat bahwa hingga akhir abad ke-18, praktek pemidanaan itu berada di bawah pengaruh dari : Paham pembalasan. Paham membuat jera. Hal ini dikuatkan oleh Hamel, bahwa hingga akhir abad ke-19, pemidanaan masih dipengaruhi kedua pikiran tersebut.

Slide 82: 

Teori dari Kant : dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam Kategorische Imperativ, yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Mengenai berat ringannya suatu pidana dapat dijatuhkan berdasarkan asas keseimbangan. Hegel menghendaki adanya dialektische vergelding (pembalasan yang bersifat dialektis) yaitu yang mengsyaratkan adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang dengan pidana yang harus dijatuhkan bagi orang tersebut.

Slide 83: 

Agar pemidanaan ditinjau secara tepat maka tinjauan dibedakan dalam 3 taraf sudut tinjauan, yaitu: Tujuan pemidaaan pada taraf Legeslatif. - pembentuk UU lazimnya menetapkan adanya fakta tertentu yang bersifat pidana, yang bertujuan pada : - Organ-organ tertentu yang diberi wewenang untuk menerapkan ketentuan pidana. - Pencari keadilan yang berwujud suatu peringatan kalau berperilaku tertentu akan dikenakan sanksi pidana. - Asas “tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan” juga berlaku bagi pembentuk UU. Artinya hanya perilaku tercela saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perilaku pidana. - Asas “tidak ada hukuman yang lebih berat dari kesalahan” juga berlaku pada taraf ini. - Sanksi pidana tertuju pada penguatan norma.

Slide 84: 

Tujuan Pemidanaan pada taraf Yudikatif. - Untuk merealisasikan ancaman hukuman yang ada (“penegakkan norma”) - Berhubungan dengan taraf kecemasan yang diakibatkan oleh terjadinya delik. - Penegakkan hukum melakukan pemidanaan dengan tujuan agar pelaku tidak akan berbuat lagi - Pemidanaan yang berwujud perampasan kemerdekaan pelaku, tidak dapat didasarkan pada tujuan mengadakan resosialisasi. - Pada taraf Yudikatif, maka yang tercakup dalam prevensi umum, adalah: - Penegakan norma-norma. - Penanganan keadaan resah. Ada 4 variabel yang mempunyai dampak dalam prevensi umum, yaitu : - Variabel individu, yaitu faktor-faktor kejiwaan, biologi, sosiografie, psikologi. - variabel delik, - Variabel sanksi, - Variabel kebudayaan.

Slide 85: 

Dalam bidang prevensi khusus terdapat 3 hal, yaitu : - menakut-nakuti pribadi, - pengamanan, - penyesuaian kembali. Tujuan pemidanaan pada taraf eksekutif. - Mempunyai hak dan kewajiban untuk menerapkan “malum passionis” sebagaimana telah diputuskan oleh hakim terhadap terhukum. - Cara-cara pelaksanaan hukuman dapat dipilihnya sepanjang tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan dalam per-UU-an. Biasanya adalah mengembalikan terpidana ke masyarakat setelah masa hukumannya selesai.

Slide 86: 

Lembaga Pembinaan, antara lain: Lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman dari putusan hakim (Pasal 10 huruf a dan b KUHP). Lembaga pidana tutupan, Lembaga pidana bersyarat (Pasal 14 a ayat (1) s/d (5) KUHP). Lembaga pemberatan pidana kurungan karena adanya suatu samenloop van strafbaarfeiten, residive dll. Lembaga tempat orang menjalankan pidana. Lembaga penindakan, antara lain : Lembaga penempatan di bawah pengawasan pemerintah (Pasal 45 KUHP). Lembaga penutupan secara terpisah.

Slide 87: 

3. Lembaga penutupan dengan seorang diri di dalam sebuah kerangkeng dengan jeruju besi. 4. Lembaga pendidikan paksa. 5. Lembaga penempatan di dalam lembaga kerja negara. Lembaga kebijaksanaan, yaitu : 1. Lembaga pengembalian terdakwa kepada orang tuanya atau kepada waliya (Pasal 45 KUHP). 2, Lembaga pembebasan bersyarat (Pasal 15 KUHP). 3. Lembaga izin bagi terpidana untuk hidup secara bebas di luar Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 20 ayat (1) KUHP). 4. Lembaga mengusahakan perbaikan nasib sendiri bagi orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan (Pasal 23 KUHP).

Penjatuhan Pidana : 

Penjatuhan Pidana Atas dasar penemuan hukum. - Hakim diberikan suatu kebebasan untuk menentukan hukuman suatu pidana antara pidana minimal sampai maximal, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal masing-masing sebagai ancaman pidana perbuatan tersebut tertinggi. - Dilihat semata-mata apa yang terjadi di sidang pengadilan. Atas dasar preseden. Melihat putusan-putusan Hakim yang terdahulu terhadap perkara yang dianggap sama. Tugas Hakim Tugas hakim dalam suatu peradilan pidana dikatagorikan menjadi dua tahap yang besar, yaitu: a. Tahap pertama terdiri dari beberapa tingkat pemeriksaan: 1). Apakah perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, 2). Apabila benar, apakah perbuatan tersebut melanggar UU, 3). Apakah si terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut. b. Tahap kedua yaitu Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.

Slide 89: 

Yang harus diperhatikan seseorang hakim dalam proses penjatuhan pidana, yaitu : 1. Kesalahan di terdakwa, 2. Motivasi serta tujuan dilakukannya pindak pidana tersebut, 3. Cara siterdakwa melakukan tindak pidana tersebut, 4. Sikap batin terdakwa, 5. Riwayat hidup & keadaan sosial ekonomi dari pelaku, 6. Sikap tindak pembuat sesudah melakukan tindak pidana, 7. Pengaruh pidana tersebut terhadap masa depan pembuat, 8. Pandangan masyaratkat terhadap tindak pidana tersebut.

Slide 90: 

Ada 2 keputusan hakim tetang peristiwa pidana yang merampas kemerdekaan pembuat dan karena itu biasanya dirasakan sebagai hukuman, yaitu : Menempatkan seseorang yang tidak dapat dipersalahkan karena sesuatu peristiwa pidana karena kurang sempurna atau sakit berubah akalnya dalam rumah sakit gila (Pasal 44 ayat 2). Menempatkan si tersalah di bawah umur 16 tahun dalam rumah pendidikan paksaan (Pasal 46 ayat 2) Fungsi Sanksi Pidana Fungsi Preventif Mencegah agar warga masyarakat mematuhi norma hukum yang sudah ditentukan dalam ketentuan per-UU-an. Fungsi Represif Sanksi berfungsi sebagai akibat hukum dilanggarnya suatu norma.

Slide 91: 

Jenis-jenis Pidana dalam Pasal 10 KUHP, yaitu: Hukuman Pokok, yang terdiri dari : 1. Pidana Mati, 2. Pidana Penjara, 3. Pidana Kurungan, 4. Pidana Denda. Hukuman tambahan terdiri dari : 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan barang-barang tertentu, 3. Pengumunan Putusan Hakim.

Slide 92: 

Ke-7 jenis hukuman ini dapat mengenai 4 kepentingan orang yang juga dilindungi oleh hukum pidana, yaitu : Jiwa orang, yang dikenakan oleh hukuman mati. Kemerdekaan orang, yang dikenakan oleh: - hukuman penjara. - hukuman kurungan. 3. Milik orang, yang dikenakan oleh: - hukuman denda. - hukuman perampasan barang. 4. Kehormatan orang yang dikenakan oleh: - hukuman pencabutan hak. - hukuman pegumuman keputusan hakim.

PIDANA MATI : 

PIDANA MATI Hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan yang paling berat,yaitu: Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, 111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129). Pembunuhan (Pasal130 ayat 3, 140 ayat 3, 340). Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam pasal 365 ayat (4) dan 368 ayat (2). Pembajakan laut, pembajakan di tepi laut atau pantai dan di sungai yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 444. Dalam melaksanakan hukuma mati harus diperhatikan: Tidak boleh dijalankan pada orag yang sesudah di hukum menjadi gila, dan keadaan itu diakui oleh hakim yang menjatuhkan keputusan itu. Para perempuan yang hamil. Hukuman mati ditangguhkan sehingga orang gila itu sembuh, perempuan itu beranak. Dengan Penpres No 2 Tahun 1964, pelaksanaan pidana mati dengan ditembak oleh satu regu tembak.

PIDANA PENJARA : 

PIDANA PENJARA Dasar pelaksanaan pidana penjara masih digunakan dasar hukum lama yaitu Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No G 89230 Tahun 1946, akan tetapi konsep pidana penjara sudah jauh berkembang menjadi “pemasyarakatan” atau resosialisasi” Minimum penjara adalah 1 hari dan maksimum 15 tahun. Untuk pemberatan pidana penjara adalah 20 tahun dan pidana penjara untuk seumur hidup.

Slide 95: 

Terdapat beberapa tahap pembinaan bagi narapidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam konsep pemasyarakatan, yaitu: 1. Tahap Admisi dan Orietasi (A&O). - Tahap ini pada hakekatnya merupakan tahap perencanaan. - Dilakukan penelitian yang seksama dan mendalam terhadap narapidana, anak didik yang disebut “Penelitian kemasyarakatan (LITMAS), tentang: - identitas, - latar belakang sosial, - latar belakang perbuatan jahatnya, - nilai-nilai sifat buruk yang dimiliki. - Dilakukan oleh pejabat struktural bersama suatu tim dari Dewan Pembina Pemasyarakatan. 2. Tahap pemantapan. Dalam tahap ini ditentukan siapa teman sekamarnya, wali, pendidikannya, latihan ketrampilan dan pekerjaan, sesuai dengan program yang dibuat dalam A&O. dalam tahap ini dimungkinkan adanya pergeseran atau perobahan program.

Slide 96: 

3. Tahap Asimilasi dan Integrasi. - Tahap ini merupakan uji coba pembauran narapidana ke dalam masyarakat, yang dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya: - cuti pembianaan, - mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat, - bekerja pada suatu instansi di luar lembaga. - Diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan dengan perjanjian. 4. Tahap Pembebasan. Narapidana dianggap sudah menyelesaikann pembinaannya, sehingga dianggap sudah mampu bergaul dalam masyarakat. Dalam Pasal 14 a KUHP diatur ketentuan tetang “Pidana Bersyarat” yaitu seseorang dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu, akan tetapi terpidana tidak usah melaksanakan pidana penjara tersebut dengan syarat tertentu yang ditetukan oleh hakim.

PIDANA KURUNGAN : 

PIDANA KURUNGAN Hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang dewasa dan merupakan satu-satuya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran sebagaimaa yang telah diatur dalam Buku ke III KUHP. Dalam Buku ke II dapat dijumpai sejumlah kejahatan yang telah diancam dengan pidana kurungan, sebagai ancaman secara alternatif dengan pidana penjara bagi yang telah melakukan culpose delicten. Pidana kurungan biasaya dijatuhkan sebagai pidana pokok ataupun sebagai pengganti dari pidana denda (1 hari < > 6 bulan) dan dapat diperberat > 8 bulan. Lamanya pidana kurungan 1 hari > 1 tahun. Untuk perbuatan samenloop dan recidive > 1tahun dan 4 bulan. Custodia honesta ialah delik-delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental ataupun adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunnya. Contoh : pelanggaran-pelanggaran.

TURUT - SERTA (DEELNEMING)PASAL 55 - 62 : 

TURUT - SERTA (DEELNEMING)PASAL 55 - 62 Von Feurbach mengenal 2 jenis peserta, yaitu: Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana (yang melakukan inisiatif). - Yang melakukan (pleger). - Yang menyuruh (supaya) melakukan (doen pleger). - Yang turut melakukan ( medepleger). - Yang membujuk (supaya melakukan) (uitlokker). b.  Yang membantu saja (Gehilfe) – Yang membantu (medeplichtige). Melakukan (Pleger) Adalah pembuat lengkap yaitu perbuatannya memuat unsur-unsur peristiwa pidana.àMereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada ad a, yaitu mereka yang tidak langsung berusaha

Slide 99: 

Menyuruh melakukan (doen pleger) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat. Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Tidak dapat dihukumnya orang yang disuruh melakukan itu adalah akibat hal ia tidak bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya, alasannya: 1. Orang itu sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai peristiwa pidana. 2. Orang itu memang melakukan ada satu atau beberapa alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan.

Slide 100: 

Tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana karena dalam perbuatan yang dilakukannya: - Tidak ada salah satu/beberapa unsur-unsur psychis subyektif: - tidak ada “sengaja” - tidak ada “melawan hukum”. - Tidak adanya salah satu/beberapa unsur- unsur subyektif lain peristiwa pidana yang bersangkutan mengakibatkan orang yang disuruh melakukan tidak bertanggungjawab menurut hukum pidana (Pasal 425 KUHP).

Slide 101: 

Orang yang disuruh, yang memang melakukan satu peristiwa pidana, masih tidak dapat dihukum karena ada satu/beberapa alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan, yaitu dalam hal : Perbuatan yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena “kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal” 2. Yang disuruh melakukan perbuatan yang bersangkutan karena diancam. 3. Yang disuruh melakukan menjalankan “perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak” sedangkan ia “atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu sekan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan syah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajibannya. 4. Yang disuruh melakukan tidak bersalah sama sekali. 5. Yang disuruh melakukan belum dewasa.

Slide 102: 

Turut melakukan (medepleger) Adalah tiap orang yang sengaja “turut berbuat” dalam melakukan satu peristiwa pidana. Van Hamel : Turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan. Ada 2 unsur untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan: 1. Antara peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi. 2. Para peserta bersama telah melaksanakan. Simons : Turut melakukan adalah pembuat (dader). Oleh sebab itu maka yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kualitas-kualitas yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan.

Slide 103: 

Noyon : Turut melakukan itu merupakan satu bentuk tersendiri dan khusus yaitu yang turut melakukan justru tidak mempunyai salah satu di antara kualitas-kualitas pada dirinya yang dapat menjadikannya seorang pembuat (Pasal 284). Hazewinkel Suringa : Unsur-unsur untuk dapat mengatakan bahwa turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan 1. antara peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi. 2. para peserta bersama telah melaksanakan.

Slide 104: 

Membujuk (uitlokker) Menurut Pasal 55 ayat 1 sub 2e KUHP, maka unsur-unsur membujuk adalah: 1. Dengan memakai salah satu atau beberapa cara-cara yang disebut UU Pidana, sengaja membujuk (mengajak) seorang lain melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana. 2. Adanya kehendak pada yang melakukan (yang dibujuk) untuk melakukan perbuatan yang dilarang UU Pidana itu adalah akibat bujukan dari yang membujuk. Harus ada “psychische causalitiet”. 3. Yang dibujuk telah melaksanakan atau telah mencoba melaksanakan perbuatan (yang dilarang UU Pidana dan yang dikehendakinya). Hanya ada satu kehendak pada yang dibujuk itu, tidaklah cukup, haruslah yang dibujuk itu telah berbuat. 4. Oleh sebab itu yang dibujuk bertanggungjawab penuh menurut hukum pidana, apabila ia tidak dapat dihukum, maka tidak ada membujuk tetapi ada yang menyuruh melakukan.

Slide 105: 

Cara membujuk yang ditentukan dengan tegas dalam UU Pidana, yaitu: Pemberian. - Janji, Salah memakai kekuasaan atau pengaruh. Memakai kekerasan - mengadakan acaman. Memakai tipu daya, - memberi kesempatan, Memberi daya-upaya, - memberi keterangan. Pompe mengatakan perbedaan antara menyuruh melakukan dan membujuk, berpangkal pada ditentukannya: - Cara-cara membujuk dalam UU secara limitatif. - Cara-cara menyuruh melakukan sama sekali tidak disebut dalam UU. - Yang dibujuk dapat dihukum. - Yang disuruh melakukan tidak dapat dihukum.

Slide 106: 

Cara membujuk yang tidak disebut dalam UU Pidana, yaitu: Pemberian (kepada yang dibujuk diberi uang atau barang), 2. Janji (segala yang menimbulkan kepercayaan pada yang dibujuk akan memberi keuntungan baginya biarpun kepercayaan itu tidak berdasarkan alasan-alasan yang kuat atau yang meyakinkan), 3. Kekerasan (kekuatan fisik, yang dalam hal membujuk ada batasnya), 4. Ancaman (paksaan rohani yang dalam hal membujuk ada batasnya), 5. Tipu-daya (terjadi dalam hal pada seseorang yang dibujuk menimbulkan kecendrungan untuk berbuat melanggar, disebabkan keterangan-keterangan palsu).

Slide 107: 

Pembagian pembujuk antara peserta yaitu : Accessoir Dihukum tidaknya pembujuk bergantung pada apa yang dilakukan oleh yang dibujuk, yang menjadi pembuat penuh delik yang bersangkutan (Van Hamel, Simons, VOS). Zelfstanding UU Pidana dengan tegas menentukan pembujuk itu pembuat (Pompe, Van Hattun). Percobaan membujuk tidak dapat dihukum, karena: Pembujuk yang gagal adalah yang hendak dibujuk sama sekali tidak sanggup melaksanakan maksud jahat dari pembujuk. 2. Pembujuk tanpa akibat adalah yang dibujuk telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan maksud jahat dari pembujuk, tetapi pada akhirnya ia tidak berbuat apa-apa.

Slide 108: 

Membantu (medeplichtigheid) Pasal 56 KUHP menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan”. Ada 2 jenis membantu,yaitu: Membantu “melakukan kejahatan” Bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan. Membantu “untuk melakukan kejahatan” Bantuan diberi pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang “membantu”. - Membantu dengan berbuat disebut membantu materil > suatu sikap aktif. - Membantu dengan memberi nasehat disebut membantu intelektual > suatu sikap pasif. Membantu hanya terdapat 2 faktor yang memegang peranan, yaitu: Apakah pembatu mengambil bagiannya dalam usaha pembuat untuk mencapai hasil akhir, yaitu apakah perbuatan pembantu merupakan bagian dalam rangka sebab-akibat (kausalitet). Sengaja yang ada pada pembantu itu.

Slide 109: 

Perbedaan antara turut melakukan dengan membantu: Turut melakukan diperlukan kerjasama yang disadari penuh. Membantu tidak perlu ada kerjasama yang disadari penuh. Teori subyektif mencari ukuran untuk menentukan apakah kerjasama yang bersangkutan adalah turut melakukan atau membantu. Turut melakukan: apakah ia sendiri menghendaki terjadinya delik yang bersangkutan. Membantu : Ia berbuat hanya untuk menolong pembuat delik itu. Teori Obyektif mencari ukuran untuk menentukan apakah kerja sama ybs adalah turut melakukan atau membantu, dalam perbedaan sifat perbuatan yag telah dilakukan peserta. Turut melakukan telah melakukan suatu perbuatan melaksanakan. Pembantu telah melakukan satu perbuatan membantu, dan untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melaksanakan, dilihat dari unsur-unsur delik ybs (perundang-undangan).

GABUNGAN : 

GABUNGAN Satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana Gabungan itu besar berhubungan dengan azas nebis in idem yang tercatum dalam Pasal 76 (Van Hattun) Menempatkan gabungan itu dalam pembahasan mengenai ukuran untuk menempatkan beratnya hukuman (Zeenbergen dan Hazewinkel Suringa) Gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai dapat dihukum atau tidak dapat dihukumnya (strafbaarfeit) pembuat, karena Pasal 63 dan Pasal 64 meyinggung hubungan antara peristiwa pidana dan perbuatan (Pompe). Gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai peristiwa pidana (strafbaarfeit), biarpun ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman. Afda 2 jenis gabungan : Concursus idealis (gabungan satu perbuatan). Concursus realis (gabungan beberapa perbuatan).

Concursus idealis : 

Concursus idealis Pasal 63 ayat (1) KUHP : “Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang memberatkan hukuman pokoknya” Vos : Feit sebagai satu perbuatan fisik itu : Perbuatan materiil atau perbuatan fisik adalah perbuatan yang dilihat terlepas dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, terlepas dari unsur-unsur subeyektif (kesalahan) dan terlepas pula dari unsur-unsur lain yangf menyertai” Contoh : Dibunuh karena dipukul. Maka feit yaitu perbuatan materiil adalah perbuatan memukul.

Slide 112: 

Vos: Ada 2 alasan KUHP menentukan bahwa “yang dikenakan ialah ketentuan pidana yang terberat hukuman pokoknya”: Barang siapa yang telah memberanikan diri untuk mengadakan delik yang lebih berat, tidak akan mundur apabila ia kemudian mengetahui bahwa pada saat ia melakukan delik yang lebih berat itu sekaligus juga akan melakukan satu delik yang lebih ringan. 2. Maksimum hukuman yang ditentukan dalam ketentuan pidana ditujukan sehingga penghukuman peristiwa pidana yang paling berat, sehingga dilakukannya satu delik yag lebih ringan sekaligus itu tidak boleh dijadikan alasan untuk memperberat hukuman maksimum tersebut.

Slide 113: 

Vos berpendapat bahwa hanya dalam dua hal saja dapat terjadi concursus idealis itu : Dalam hal (dari luar) kelihatan hanya satu peristiwa saja, yaitu hanya satu perbuatan saja dengan (dari luar) kelihatan hanya satu akibat saja. 2. Yang lebih meragukan dari luar kelihatan beberapa akibat tetapi masih juga salah satu di antara peristiwa-peristiwa itu adalah conditio sine qua non (kondisi yang merupakan keharusan). Van Hamel, Simons,dan Zevenbergen. Cocusus idealis meliputi semua perkara pidana yang terjadi karena dengan dilakukannya hanya satu peristirwa materiil saja yang merupakan pelanggaran beberapa ketentuan pidana sekaligus.

Concursus realis : 

Concursus realis Jonkers secara negatif mengatakan “ segala yang tidak merupakan concursus idealis (perbuatan terus menerus), merupakan concursus realis. KUHP menyinggung concursus realis dalam Pasal 65 dan Pasal 66 “gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan” Vos: berdasarkan kedua pasal tersebut membuat definisi Concursus realis, yang terjadi dalam hal : 1. Beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri- sendiri dan yang masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan di antara waktu yang terjadi masing-masing fakta itu tidak diputuskan hukuman terhadap salah satu fakta-fakta tersebut. 2. Tidak perlu fakta-fakta itu semacam dan juga tidak perlu ada hubungan antara fakta-fakta itu. 3. Perbuatan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 tidak boleh ditafsirkan menjadi perbuatan materiil.

Slide 115: 

KUHP : Concursus realis mengenal 3 ukuran untuk menentukan beratnya hukuman, yaitu : 1. Sisterm absorsi yang diperberat. 2. Sistem kumulasi yang diperingan. 3. Sistem kumulasi. Concursus realis diadakan perbedaan antara : Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman-hukuman utama yang sejenis. Pasal 65, yang berbunyi : - “….satu hukuman saja dijatuhkan (Ayat 1). - Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi, yang ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling tinggi, yang ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya (ayat 2).

Slide 116: 

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman-hukuman utama yang tidak sejenis. Pasal 66 ayat (1), yang berbunyi : ”…., akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya”. Jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya. Hukuman denda dihitung menurut maksimum hukuman kurungan pengganti denda, yang ditentukan untuk perbuatan itu (ayat 2). Ukuran untuk dapat menentukan beratnya hukuman, disebut sistem kumulasi yang diperingan. 3. Pelangaran-pelanggaran.

Slide 117: 

Perbuatan terus-menerus “…..beberapa perbuatan berhubung, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan” Menurut “Memorie van Toelicting” menyebut 3 syarat, yaitu : 1. harus ada keputusan kehendak (dari pembuat) yang melanggar peraturan pidana yang bersangkutan dan yang menjadi sumber semua delik-delik yang dilakukan. 2. delik-delik itu harus sejenis, dan 3. waktu antara saat-saat dilakukanya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama.

PENGULANGAN (RECIDIVE) : 

PENGULANGAN (RECIDIVE) Pompe Gabungan maupun pengulangan adalah satu orang yang telah melakukan berturut-turut beberapa peristiwa pidana. Gabungan, dalam waktu antara dilakukannya dua peristiwa pidana, maka pembuat tersebut tidak dijatuhi hukuman karena peristiwa pidana yang telah dilakukannya paling pertama di antara kedua peristiwa pidana itu. Pengulangan, pembuat tersebut telah dijatuhi hukuman karena peristiwa hukum pidana yang telah dilakukannya paling pertama di antara kedua peristiwa itu. Vos Persamaan antara pengulangan dengan concursus realis adalah satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Perbedaannya adalah dalam waktu antara dilakukanya dua peristiwa pidana telah ditetapkan satu hukuman yaitu hukuman yang tidak lagi dapat ditiadakan.

Slide 119: 

Dalam hal satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana timbullah tiga kemungkinan, yaitu: a. Gabungan Apabila dalam waktu antara dilakukannya dua peristiwa pidana yang paling pertama di antara kedua peristiwa pidana itu (satu peringanan hukuman karena tidak selalu dapat ditetapkan jumlah besar maksimum dari hukuman ybs). b. Pengulangan. Apabila ada satu hukuman seperti yang dimaksud pada ad a tidak lagi dapat ditiadakan (satu alasan untuk memperberat hukuman). c. Telah ditetapkan hukuman yang dimaksud pada ad a tetapi hukuman itu bukanlah satu hukuman yang tidak lagi dapat ditiadakan.

Slide 120: 

Dalam ilmu hukum pidana moderen diadakan satu pembagian yang jelas dalam: 1. Pengulangan kebetulan - sudah cukup dijalankan peraturan penghukuman biasa, - tidak diperlukan peraturan penghukuman yang biasa. 2. Pengulangan biasa - pembuat memang ada bakat untuk berbuat jahat. - diperlukan peraturan penghukuman khusus, karena dalam hal pengulangan biasa pembuat itu ternyata sudah membiasakan diri untuk melakukan peristiwa pidana. Pengulangan dikenal 2 sistem, yaitu: 1. Pengulangan umum (speciale recidive) Tidak perlu delik yang dilakukan terlebih dahulu dan delik yang dilakukan kemudian adalah sejenis 2. Pengulangan khusus (speciale recidive) Delik yang dilakukan terlebih dahulu dan delik yang dilakukan kemudian haruslah sejenis atau kurang lebih sejenis.

Slide 121: 

Dalam Bab VI KUHP tentang Gabungan perbuatan yang dapat dihukum,maka ada 3 macam gabungan, yaitu: Seseorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan berupa satu perbuatan”(concursus idealis Pasal 63 KUHP). 2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama yang lain, dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (Pasal 64 KUHP). 3. Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungan satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana, hal tersebut dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” > concursus realis.

Slide 122: 

Gabungan kejahatan dan pelanggaran Pasal 70 ayat (1) KUHP mengatur jika beberapa tindak pidana tergabung mengenai pelanggaran atau kejahatan bersama-sama pelanggaran, maka untuk tiap tindak pidana pelanggaran dijatuhkan hukuman tanpa pengurangan. Ayat (2) menentukan bahwa mengenai pelanggaran jumlah hukuman kurungan sebagai hukuman pokok dan sebagai hukuman pengganti tidak boleh melebihi 1 tahun 4 bulan, dan jumlah lamanya kurungan sebagai hukuman pengganti tidak boleh lebih dari 8 bulan.

DELIK ADUAN (PASAL 72-75 KUHP) : 

DELIK ADUAN (PASAL 72-75 KUHP) Dalam Buku ke dua dapat dibedakan 2 jenis kejahatan aduan (klachtdelict), yaitu: Kejahatan aduan yang absolut (mutlak). Kejahatan yang tidak pernah dituntut jika terhadap perbuatan itu tidak dimasukkan pengaduan dari orang yang mengadu. Jika pengaduan itu sudah diterima maka penyidik berhak menuntut segala orang yang turut campur dalam kejahatan itu. Pengaduan tentang kejahatan aduan mutlak mengenai perbuatan , bukan pembuat atau orang lain yang turut campur didalamnya. Karena itu pengadu tidak berhak membatasi hak menuntut yakni supaya yang satu dituntut dan yang lain tidak. Kejahatan aduan mutlak dalam KUHP: - segala kejahatan tentang penghinaan (Titel XVI). - kejahatan tentang kesopanan yakni perzinahan (Pasal 284). - persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan yang berumur antara 12-15 tahun (Pasal 287). - membujuk orang yang belum dewasa akan melakukan percabulan (Pasal 293). - melarikan perempuan (Pasal 332). - mengancam dengan nista (Pasal 335 (2) da 369). - kedua kejahatan tetang membuka rahasia (Pasal 322, 323).

Slide 124: 

Kejahatan aduan yang relatif (nisbi). Kejahatan yang biasanya dapat dituntut dengan tidak ada pengaduan, akan tetapi jika antara pembuat (atau orang lain yang turut campur dalam kejahatan itu) dan orang terhadap siapa kejahatan itu dilakukan ada perhubungan yang tertentu, maka penuntutan terhadap pembuat tidak boleh berjalan jika orang yang dikenai kejahatan itu tidak mengadu kepadanya. Contoh : pencurian dalam kalangan keluarga dan delik-delik kekayaan yang kurang sejenis. - Cara pengaduan ialah degan surat yang ditandatangai atau dengan lisan. - Yang berhak mengajukan pengaduan ialah orang-orang yang kena peristiwa pidana itu. - Peristiwa terhadap harta benda seperti pencurian, penggelapan, penipuan maka yang dipandang sebagai orang yang terkena peristiwa pidana yaitu pemilik barang.

Slide 125: 

Sedangkan bagi peristiwa pidana lainnya mereka itu adalah orang-orang yang menjadi korban atau yang dimalukan dalam peristiwa itu. Orang yang belum cukup umur dan lagi belum dewasa maka yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil. Tempo pengaduan dimulai pada saat bila orang yang berhak mengadu mendengar atau mengetahui (bukan saat terjadinya peristiwa) peristiwa itu dilakukan. Kejahatan berzinah dalam Pasal 284, pengaduan dapat dicabut kembali selama peristiwa itu belum diperiksa dalam sidang pengadilan. Pengaduan yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi.

GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUMANDAN GUGURNYA HUKUMAN : 

GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUMANDAN GUGURNYA HUKUMAN Alasan-alasan gugurnya hak menuntut hukuman (dari Penuntut Umum): Mutlaknya perkara yang telah terputus (Pasal 76). Matinya terdakwa (Pasal 77). Lewat waktu (verjaring (Pasal 78-80). Penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82). Alasan-alasan gugurnya (menjalani) hukuman adalah : Matinya terhukum (Pasal 83). Lewat waktu (Pasal 84 da 85). Di luar KUHP masih ada alasan-alasan gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurya hukuman sendiri, yaitu: Grasi yaitu menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman. Abolisi yaitu menggugurkan hak menuntut hukuman. Amnesti yaitu menggugurkan menjalani baik hak menuntut hukuman maupun menjalani hukuman. Ne Bis in idem (jangan lagi yang sama)

Slide 127: 

Gugurnya hak menuntut: Mutlaknya perkara yang telah terputus (ne bis in idem)>orang tidak dapat menuntut kali keduanya karena satu perbuatan (feit) yang telah dilakukannya dan terhadap perbuatan itu telah dijatuhkan keputusan hakim yang tidak lagi dapat diubah atau ditiadakan. Keputusan itu tidak lagi dapat dibantah dengan memakai alat hukum biasa seperti verzet (bantahan), bading, kasasi. Azas ne bis in idem terdapat dalam hukum pidana dan hukum privat. Rasio azas ini adalah: 1. Tiap perkara harus diselesaikan secara definitif. Tujuan tiap-tiap peraturan hukum adalah memberi kepastian hukum sebesar-besarnya bagi individu maupun masyarakat. Pasal 76 ayat (2) KUHP mengatur kekuatan azas ne bis in idem terhadap keputusan hakim di negara asing.

Slide 128: 

Jonkers menyebut 3 macam keputusan hakim yang memutuskan tentang perbuatan sendiri,yaitu: Penghukuman. Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menjadi tuduhan terhadapnya serta terdakwa bersalah karena melakukannya. Pembebasan dari penuntutan hukum. Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menjadi tuduhan terhadapnya tetapi terdakwa, yaitu pembuat (dader), tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkan hukuman atau perbuatan yang menjadi tuduhan, seperti yang dicantumkan dalam pendakwaan, tidak dapat dihukum. Pembebasan (keputusan bebas). Hakim memutuskan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang menjadi tuduhan tidak terbukti.

Slide 129: 

Matinya terdakwa atau terhukum (Pasal 77 dan 83 KUHP). - Pasal 77 menentukan bahwa: ”Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran sitertuduh meninggal dunia. - Kematian mencegah dimulainya atau memberhentikan berjalannya tuntutan pidana, karena tiada atau tiada lagi obyeknya, maka hak menuntut hukuman tidak dapat atau tidak dapat lagi direalisasikan. - Barang yang telah disita itu menjadi milik negara segera sesudah keputusan hakim yang bersangkutan tidak lagi dapat dibantah dengan memakai satu alat hukum biasa, matinya terhukum tidak lagi mempengaruhi status barang tersebut.

Slide 130: 

Pasal 83 menentukan, bahwa: Hak menjalankan hukuman hapus karena siterhukum meninggal dunia. Semua (hukuman) denda lain tidak dapat dipungut lagi sesudah siterhukum meninggal dunia, biarpun keputusan hakim yang memuat hukuman denda yang bersangkutan telah mendapat keputusan yang tidak lagi dapat dibantah dengan memakai satu alat hukum biasa. Terhadap perbuatan yang melakukan suatu tindak pidana ekonomi maka keputusan pengadilan dapat : Memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Memutus bahwa tindakan tatatertib dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu. Hukuman tidak ditujukan kepada diri pembuat.

Herziening (peninjauan kembali) : 

Herziening (peninjauan kembali) Merupakan satu alat hukum yang luar biasa sedang dilakukan, yang terhukum meninggal dunia maka acara tersebut masih juga diteruskan terhadap seorang wakil istimewa yang ditunjuk dan diangkat oleh hakim. Alasan pembuat KUHP adalah karena tujuan acara herzieining adalah memberikan rehabilitasi hukum dari yang terhukum berdasarkan fakta-fakta yang baru diketahui, dan yang meringankan yang terhukum sesudah yang terhukum itu dihukum.

Lewat waktu (verjaring) : 

Lewat waktu (verjaring) Lewat waktunya hak untuk mengadakan tuntutan pidana. Lewat waktunya hak untuk melaksanakan hukuman (yang telah ditetapkan), Alasan-alasan pembuat KUHP menerima lembaga lewat waktu, yaitu: Sesudah lewatnya beberapa waktu (apalagi waktu yang telah lewat itu panjang), maka ingatan orang tentang peristiwa itu berkurang bahkan tidak jarang hampir hilang, sehingga tidak ada gunanya lagi untuk menuntut hukuman. 2. Kepada individu harus diberi kepastian hukum dan jaminan atas keamanannya menurut hukum, terutama apabila individu telah dipaksa tinggal lama di luar negeri dan dengan demikian untuk sementara waktu merasa kehilangan atau dikuranginya kemerdekaannya. 3. Untuk berhasilnya tuntutan pidana maka sukarlah mendapatkan bukti sesudah lewatnya waktu yang agak panjang.

Slide 133: 

Pasal 78 KUHP ayat (1) menentukan bahwa “Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya: Sesudah lewat 1 tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan. 2. Sesudah lewat 6 tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 tahun. 3. Sesudah lewat 12 tahun bagi semua kejahatan yang terancam hukuman penjara lebih dari 3 tahun. Sudah lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup. Pasal 78 ayat (2) menentukan bahwa “ Bagi orang, yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup 18 tahun, maka tempo gugur waktu dikurangi sehingga jadi sepertiganya. Jonker mengemukakan berhubung dalam Pasal 86 maka bagi percobaan (poging) atau membantu (medeplichtigheid) melakukan kejahatan diperhitungkan jangka lewat waktu yang sama dengan lewat waktu kejahatan itu.

Slide 134: 

Pasal 79 mengatur tentang jangka waktu hukuman yang berbunyi: Hak menjalankan hukuman gugur karena lalu waktunya (daluwarsa). 2. Tempo gugurnya itu: - Untuk pelanggaran sesudah 2 tahun. - Untuk kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan sesudah 5 tahun, dan - Untuk kejahatan lain sesudah sepertiganya lebih dari tempo gugurnya penuntutan hak menuntut hukuman. Tempo gugurnya itu sama sekali tidak boleh kurang dari lamanya hukuman mati tidak dapat gugur karena lewat waktunya. Pasal 79 : “Tempo gugurya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan.

Slide 135: 

Dalam 3 hal pembuat KUHP menentukan saat istimewa dihitung mulai berjalannya lewat waktunya tuntutan pidana yaitu: Dalam hal memalsu atau meniru uang (logam), uang kertas bank maka jangka waktunya tuntutan pidana mulai berjalan pada hari sesudah hari uang yang dipalsu atau ditiru itu, dipakai. Dalam hal salah satu kejahatan yang termuat dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333. Dalam hal pelanggaran peraturan-peraturan Pencatatan Sipil (Pasal 556-558). Maka jangka waktunya tuntutan pidana mulai berjalan pada hari sesudah hari daftar-daftar yang bersangkutan telah diserahkan kepada panitera pengadilan yang bersangkutan. Pencegahan jangka lewat waktunya hak untuk mengeksekusi hukuman dapat terjadi dalam 2 hal, yaitu: Yang terhukum melarikan diri (Pasal 85 ayat (2) kalimat pertama). Dicabut perlepasan bersyarat (Pasal 85 ayat (2) kalimat kedua).

Grasi : 

Grasi Alasan-alasan diberinya grasi, antara lain: Kepentingan keluarga dari yang terhukum. Yang terhukum pernah berjasa bagi masyarakat. Yang terhukum menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang terhukum berkelakuan baik dipenjara dan ,memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya. Grasi pada dasarya pemberian dari Presiden dalam bentuk: Pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Merupakan persoalan tehnis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Bukan merupakan campur tangan Presiden untuk memberi ampun. Tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Slide 137: 

Azas-azas utama UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, adalah: Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman …. yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Keputusan hakim telah “tidak dapat dibantah lagi dengan memakai alat-alat hukum biasa. Bukan hanya terhukum saja yang dapat memohon grasi tetapi juga, “pihak lain” yaitu pihak ke tiga asal saja ternyata bahwa orang yang dihukum itu setuju dengan permohonan grasi yang diajukan oleh pihak ke tiga. Terkecuali permohonan grasi atas hukuman denda maka tiap-tiap permohonan grasi menunda eksekusi hukuman atau mempertangguhkannya apabila telah dimulai. Permohonan grasi harus dimajukan kepada panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. Garasi tidak akan diberi apabila sebelumnya tidak dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakannya : 

Tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakannya Pasal 44 (1) “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. Kurang sempurna akalnya pada seseorang adalah masalah medis. 2. Masalah dapat atau tidaknya seseorang itu dipandang sebagai dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya merupakan suatu pengertian yuridis (menjadi tugas hakim untuk menentukannya). - hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya tertuduh (atas tindakannya), - hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan (kepada pelakunya)

Slide 139: 

Hal-hal yang terdapat di dalam diri pelakunya itu sendiri, adalah: Keadaan yang tidak normal dari kemampuan jiwa dari si pelaku, dan Usia yang masih sangat muda. Hal-hal yang datang dari luar, adalah: Overmacht (keadaan terpaksa), Noodweer (pembelaan diri karena terpaksa), Peraturan perundang-undangan, dan Perintah jabatan. Van Hamel: Suatu keadaan normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai 3 macam kemampuan, yaitu: 1. Mampu mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan. 2. Mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, dan Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan. Orang yang normal yaitu orang yang mengetahui tentang apa yang ia kehendaki dan yang menyadari tentang arti dari apa yang ia kehendaki itu.

Slide 140: 

Kurang sempurnanya akal atau pertumbuhan yang tidak sempurna, menurut : Van Hattun : “Sebagai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara kemasyarakatan”, misalnya idioot, keterbelakangan, karena buta, tuli sejak lahir. 2. Pompe : “Pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan jiwa itu dapat merupakan akibat dari kebutaan atau kebisutulian yang diderita orang sejak lahir” dan gangguan penyakit pada kemampuan jiwa” Van Hamel : “UU mensyaratkan antara gangguan penyakit dengan sesuatu perbuatan itu terdapat suatu hubungan hingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”.

Slide 141: 

Simons : Ada tidaknya pada diri seseorang berkenaan dengan adanya sesuatu kelainan secara psikis, maka ada 3 macam metode untuk menyelidikinya,yaitu: a. Metode biologis yaitu orang hanya menujukkan keadaan-keadaan tentang ketidaknormalan yang ada hubungannya dengan hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya kepada pelaku. b. Metode psikologis, orang berusaha menunjukkan ciri-ciri psikologis, kemudian membuat suatu penilaian tentang hal yang tidak dapat dipertang- gungjawabkannya kepada pelaku. c. Metode campuran, orang berusaha menunjukan adanya hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan keadaan-keadaan tentang ketidaknormalan dan ciri-cirinya secara psikologis.

OVERMACHT (KEADAAN MEMAKSA) : 

OVERMACHT (KEADAAN MEMAKSA) Pasal 48 berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuatan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum” MvT mengatakan sebagai suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Atau setiap: - kekuatan, - paksaan, - tekanan, di mana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan”.

Slide 143: 

Ada 3 macam peristiwa pokok, di mana suatu overmacht dapat terjadi, yaitu peristiwa-peristiwa dimana terdapat: pemaksaan secara fisik. pemaksaan secara psikis, dan suatu keadaan yang biasanya disebut sebagai suatu keadaan di mana terdapat suatu pertentangan antara suatu : a. kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain. b. kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukuman, atau c. kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.

Slide 144: 

Van Hamel mengatakan : tekanan overmacht dapat bersifat : Absolut dwang yaitu dapat merupakan paksaan secara fisik dan dapat pula merupakan paksaan secara psikis. - Paksaan fisik yaitu apabila paksaan tersebut adalah demikian kuatnya, hingga segala kegiatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan pada orang yang dipaksa itu menjadi ditiadakan. - Paksaan psikis yaitu apabila paksaan tersebut mempunyai pengaruh yang demikian besar pada susunan syaraf dari orang yang mendapat paksaan, hingga kemampuan dari orang itu sendiri menjadi tidak ada sama sekali. 2. Relatif atau merupakan paksaan secara psikis dalam arti luas, yang berupa keinginan-keinginan dan pemikiran-pemikiran yang telah bekerja demikian rupa, hingga ia mampu mempengaruhi orang, yaitu untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu.

Slide 145: 

Van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakuan seseorang yang telah mendapat tekanan secara psikis, sama sekali tidak boleh didasarkan pada pertimbangan bahwa ia akan dapat memperoleh sesuatu keuntungan, melainkan haruslah semata-mata didasarkan pada: 1. Adanya perasaan takut terhadp sesuatu bahaya. 2. Adanya bahaya bagi sesuatu kepentingan hukum. 3. Kenyataan bahwa perbuatan yang ia lakukan itu memang perlu untuk meniadakan sesuatu tindak pidana yang lain. Simons mengatakan bahwa tidak setiap tindakan yang dapat mendatangkan perasaan takut itu dapat menjadi dasar bagi tidak dapat dihukumnya seseorang yang mendapat paksaan untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. Noyon : relative psikis sebenarnya tidakdapat dimasukkan ke dalam pengertian dari overmacht (Pasal 48).

Slide 146: 

Simons : suatu phychieke overmacht itu dapat terjadi karena: Oleh seseorang telah digunakan kekerasan atau ancaman dengan suatu kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu perbuatan tertentu atau untuk memaksa orang lain tersebut tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya ia wajib untuk melakukannya. Bekerjanya tenaga alam. Pasal 48 telah membagi overmacht ke dalam: Overmacht dalam arti sempit, yakni keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang manusia, dan Noodtoestand, yakni keadaan memaksa yang telah timbul bukan karena adanya sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang manusia.

NOODTOESTAND (Suatu keadaan terpaksa) : 

NOODTOESTAND(Suatu keadaan terpaksa) Bahwa suatu noodtoestand itu dapat terjadi apabila pada suatu saat yang sama telah terdapat suatu pertentangan antara: Dua macam kepentingan hukum yang berbeda, Suatu kepentingan hukum dengan suatu kewajiban hukum, atau Dua macam kewajiban hukum yang berbeda. Simons : perbuatan noodtoestand itu membuat pelakunya tidak dapat dihukum, terdapat beberapa paham,yaitu: Dalam suatu noodtoestand itu perbuatan yang telah dilakukan telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Pelakunya tidak dapat dihukum oleh karena perbuatan yang telah ia lakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan Perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu noodtoestand itu membuat pelakunya tidak dapat dihukum oleh karena sifatnya sebagai perbuatan yang terlarang telah ditiadakan, walaupun perbuatannya itu sendiri tetap bersifat melanggar hukum.

Slide 148: 

POMPE : Noodtoestand itu dapat dimasukkan ke dalam pengertian relative overmacht karena, noodtoestand itu sama halnya dengan semua dasar meniadakan hukuman tidak meniadakan sifatnya yang terlarang dari suatu perbuatan, melainkan ia hanya meniadakan hal dapat dihukumnya seseorang. Van Hattun : suatu perbuatan yang telah dilakukan di dalam overmacht atau di dalam suau noodstoestand itu tetap bersifat melanggar hukum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, oleh karena pada diri pelakunya itu tidak terdapa unsur schuld.

Slide 149: 

Tiga azas yang harus diperhatikan dalam suatu noodstoestand tidak dapat dipersalahkan, yaitu: Kepentingan hukum yang telah dikorbankan itu secara nyata juga tidak akan dapat tertolong lagi, seandainya si pelaku tidak melakukan sesuatu. 2. Kepentingan hukum yang telah dikorbankan itu adalah memang perlu dikorbankan untuk menolong nyawa dari si pelaku atau nyawa dari saudara-saudaranya si pelaku. Alasan yang mengatakan seolah-olah dirinya berada di dalam suatu noodstoestand itu tidak dapat diberikan oleh mereka yang sesuai pekerjaannya memang mempunyai kewajiban untuk menghadapi bahaya. Perhatikan Pasal-pasal 468 – 471, 475, 512 KUHP

NOODWEER : 

NOODWEER Nood = darurat, weer = pembelaan secara harafiah noodweer berarti suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat. Noodweer atau pembelaan yang perlu dilakuan terhadap serangan yang bersifat seketika dan bersifat melawan hukum. Pasal 49 ayat (1) mengartikan bahwa tidaklah terdapat suatu noodweer tanpa adanya suatu: Serangan yang bersifat melawan hukum. 2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain. 3. Keperluan untuk melakukan perbuatan ybs untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tsb, yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara yang lain.

Slide 151: 

Van Hamel : Dasar pembenaran noodweer itu harus memenuhi persyaratan: Serangan itu harus : Bersifat melanggar hukum, Mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung, Bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain. Pembelaan itu harus : Harus bersifat perlu, dan Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan.

Slide 152: 

Syarat-syarat Noodweer. Serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum, apabila: a. Orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan atau dapat mengalami suatu penderitaan, padahal orang tesebut tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan semacam itu. Simons : Suatu noodweer itu tidak dapat dilakukan terhadap suatu pelaksanaan tugas jabatan yang sah kecuali apabila pelaksanaan tugas jabatan itu bersifat bertentangan dengan hukum. b. Suatu noodweer tidak dapat dilakukan terhadap suatu serangan yang datang dari seekor binatang, kecuali apabila binatang tesebut merupakan sebuah alat yang telah dipergunakan oleh seseorang yang telah melakukan suatu penyerangan.

Slide 153: 

Bertentangan dengan hukum diartikan secara lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan UU, hingga di samping per-UU-an, juga termasuk ke dalam pengertiannya yaitu peraturan yang tidak tertulis. 3. Noodweer itu tertutup kemungkinannya untuk dipergunakan sebagai upaya perlawanan terhadap suatu noodweer. Apabila batas-batas yang dizinkan untuk melakukan suatu noodweer sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) itu telah dilanggar oleh orang yang melakukan noodweer tersebut. 4. Suatu serangan itu tidak kehilangan sifatnya yang melanggar hukum, hanya karena serangan itu telah dilakukan oleh seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Slide 154: 

Serangan yang bersifat seketika (Pasal 49 ayat (1). Bersifat seketika yaitu serangan itu haruslah telah dimulai,akan tetapi juga belum selesai. Van Hamel : bukan saja jika serangan itu telah benar-benar dimulai, melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung, walaupun serangannya itu sendiri belum dimulai. Noyon-Langermeijer : Suatu serangan yaitu apabila perbuatan dari seorang penyerang itu telah menunjukkan sifatnya yang berbahaya yang telah mengancam secara langsung dan pembatalan dari perbuatan tersebut tidak dapat diharapkan akan dilakukan oleh si penyerang. Van Hamel : Apabila suatu serangan itu telah dimulai dan selama serangan tersebut masih berlangsung, maka orang dapat dibenarkan unuk melakukan suatu noodweer. Akan tetapi noodweer itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan tesebut berakhir. Simons: Selesainya suatu serangan itu tidaklah terjadi pada saat yang sama dengan selesainya suatu kejahatan.

Slide 155: 

Van Bemmelen: Noodweer tidak dapat dilakukan di dalam dua peristiwa,yaitu: Di mana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu baru akan terjadi di waktu mendatang. Dimana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu telah berakhir. Noodweer itu tidak dapat dilakukan di dalam peristiwa di mana sesuatu serangan terhadap kepentingan hukum tertentu itu baru akan dapat terjadi di waktu mendatang. Suatu perasaan takut bahwa dirinya akan diserang oleh orang lain yang bersifat mengancam, tidak menyebabkan perbuatannya menyerang orang tersebut menjadi sah menurut hukum. Contoh: memasang kabel listrik untu mencegah pencurian.

Slide 156: 

Bahaya yang mengancam secara langsung bagi tubuh, kehormatan dan benda. Termasuk pengertian tubuh adalah juga integritas atau badan seutuhnya, berikut kebebasan bergerak dari badan. Pompe : Tubuh adalah berkenaan dengan nyawa berikut masalah tidak terganggunya atau masalah kebebasan untuk bergerak. Kehormatan bukanlah dalam arti nama baik, melainkan dalam arti seksual yaitu yang menyangkut masalah tidak ternodainya badan dalam arti kesusilaan. Benda adalah benda yang berwujud.

Slide 157: 

Pembelaan yang bersifat perlu. Van Hamel : Keperluan yaitu untuk meniadakan suatu serangan dengan segala akibat-akibatnya secara nyata. Perlu tidaknya orang melakukan suatu pembelaan dalam arti sesuai dengan kepatutan, hal tersebut ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu: Ada atau tidak adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum dan yang bersifat seketika, Adanya perasaan harga diri yang mendorong seseorang untuk membela kepentingan orang lain atau tidak, Cara yang dilakukan untuk melakukan suatu pembelaan Simons: Suatu pembelaan itu dapat dipandang bersifat perlu yaitu apabila sesuatu serangan itu tidak dapat dihindarkan dengan cara-cara yang lain. Barang siapa mampu untuk menghindarkan diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka ia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan.

Slide 158: 

Tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan seperlunya Van Hattum : haruslah diberikan suatu pengertian yang wajar, yaitu bahwa cara dan tujuan itu dalam hubungannya yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain haruslah bersifat wajar. Van Bemmelen : bahwa di dalam melakukan suatu noodweer itu, kita harus memperhatikan asas-asas proporsionalitas maupun subsidiaritas (bilamana terdapat cara lain yang lebih baik yang dapat dipergunakan untuk melakukan suatu pembelaan), maka orang yang mendapat serangan itu tidak boleh mempergunakan cara yang dapat mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi penyerangnya. Bahwa kepentingan yang telh dirugikan oleh suatu pembelaan itu sekali-kali tidaklah boleh lebih besar daripada kepentingan yang dibela. Sesuatu tindakan itu hanyalah dapat disebut sebagai suatu tindakan yang dapat dibenarkan, yaitu bilamana terdapat suatu keseimbangan antara cara yang dipergunakan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Slide 159: 

Van Hamel : keadaan-keadaan yang perlu mendapat perhatian seorang hakim bahwa seseorang itu dapat dibenarkan atau tidak, antara lain : Maksud yang nyata dari penyerang. Kekuatan fisik dari penyerang dan orang yang melakukan pembelaan. Intensitas dari serangannya itu sendiri. Pengaruh dari suatu serangan terhadap pribadi orang yang mendapat serangan. Kepribadian dari orang yang mendapat serangan. Kemungkinan untuk segera mendapat serangan. Kemungkinan segera meminta bantuan. Kemungkinan untuk melarikan diri secara aman dan secara terhormat, dan Nilainya yang relatif rendah atau kemungkinan tentang dapat dipulihkannya kerugian yang dapat timbul secara mudah.

Noodweer sebagai suatu upaya pembelaan yang sah. : 

Noodweer sebagai suatu upaya pembelaan yang sah. Seseorang yang melakukan noodweer itu tidak dapat dihukum, pada dasarnya terdapat : Pembentuk UU yang menganggap bahwa noodweer itu merupakan hak, karena yang telah dilakukan itu tidaklah bersifat melawan hukum. 2. Binding memandang suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada ketidakadilan yang terjadi melainkan pada ketidakadilan yang akan diderita oleh seseorang. 3. Tindak pidana yang dilakukan di dalam suatu noodweer itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang melawan hukum.

Slide 161: 

MvT : Noodweer itu merupakan suatu penyebab yang datang dari luar membuat sesuatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Suatu noodweer itu merupakan suatu hak, di mana selanjutnya telah dikatakan bahwa keberhakan itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari ketidakber-hakan atau suatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum. Simons : Larangan untuk main hakim sendiri itu menjadi tidak berlaku, yakni apabila larangan semacam itu dapat dianggap sebagai terdapat di dalam hukum yang berlaku

Slide 162: 

Van Hattum berpendapat, bahwa suatu noodweer itu dapat disamakan dengan suatu perbuatan main hakim sendiri yang disyahkan dengan UU. Perbuatan tersebut terpaksa syahkan, oleh karena negara telah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, yaitu untuk menjamin keselamatan dan melindungi warga negaranya pada saat terjadinya suatu serangan. Hazewinkel-Suringa : paham yang dianuti oeh badan peradilan dan oleh dunia ilmu pengetahuan adalah paham,yang telah memandang noodweer sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDAN PERINTAH JABATAN : 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDAN PERINTAH JABATAN Pasal 50 : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dihukum”. Pompe : Apabila seseorang itu harus melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan per-UU-an yang mengatur masalah yang sama,dan orang tidak dapat menentukan per-UU-an yang manakah yang harus lebih diutamakan,maka barulah dapat dikatakan bahwa orang tersebut menghadapi suatu “suatu overmacht” yang dimaksud dalam Pasal 48. Simons : Peraturan perundang-undangan itu haruslah diartikan setiap peraturan yang telah ditentukan dalam suatu UU dalam arti formal (UUD 45).

PERINTAH JABATAN : 

PERINTAH JABATAN Pasal 51: Secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, di mana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu kedudukan menurut jabatan, baik yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah. Simons: Tidak perlu bahwa perintah itu harus diberikan kepada seorang bawahan saja, melainkan ia juga diberikan kepada orang-orang lain, dan selama perintah seperti itu telah diberikan berdasarkan UU, maka hal dapat dihukumnya perbuatan untuk melaksanakan perintah tersebut menjadi ditiadakan. Pasal 525, perintah-perintah itu juga dapat diberikan kepada orang-orang yang bukan merupakan orang bawahan. Pasal 51 ayat (2) harus ditafsirkan bukan hanya sebagai bawahan menurut jabatan,melainkan juga sebagai setiap orang terhadap siapa telah memberikan perintah dengan orang yang telah menerima perintah itu tidaklah perlu terdapat suatu hubungan yang bersifat tetap sebagai atasan dengan bawahan, asallkan perintah yang diberikan itu bersifat hukum publik.

Slide 165: 

Pompe: Pasal 51 itu haruslah dinilai menurut hukum yang berlaku, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Tidak dimungkinkan orang membuat suatu penafsiran secara keliru. Orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh seorang atasan yang sebenarnya tidak mempunyai kewenangan, menjadi tidak dapat dihukum dengan syarat: Apabila perintah seperti itu oleh bawahan ybs dengan etikat baik dianggap sebagai suatu perintah yang telah diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh atasannya (syarat subyektif). Apabila ketaatan pada perintah tesebut memang terletak dalam ruang lingkup pekerjaannnya sebagai bawahan (syarat obyektif). Pasal 51 (2) : Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, karena melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh seorang atasan yang tidak mempunyai kewenangan, pada dasarnya tetap dapat dihukum.

Slide 166: 

Pompe : Setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, dan mengira bahwa perbuatannya itu tidak bersifat melanggar hukum, dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatannya dengan suatu itikad baik. Hazewinkel-Suringa: Ketaatan secara membabi buta itu tidak meniadakan dapat dipersalahkannya suatu kesalahan. Van Bemmelen ; Baik terhadap perintah-perintah jabatan maupun terhadap peraturan per-UU-an itu, seorang bawahan itu harus bersifat kritis; sikap kritis tersebut harus lebih banyak ia tujukan kepada perintah-perintah jabatan dari pada kepada peraturan-per-UU-an.

Slide 168: 

KASUS POSISI Badu keponakan ABA disuruh untuk mengirimkan uang kepada teman bisnisnya sebesar Rp. 150 juta yang tinggal di Bandung melalui Bank Cimb Niaga. Karena tergiur dengan uang yang dibawanya, Badu tidak jadi mengirimkan uang, tetapi justru dipakai untuk biaya ke Timor Leste. Setelah bekerja di Dili selama lebih 8 tahun, Badu telah menjadi warga negara Timor Leste, namun beberapa saat kemudian ia melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan di Indonesia. Karena takut ditangkap Polisi Timor Leste, ia melarikan diri ke Kupang.

Slide 172: 

KASUS POSISI Pada hari Senin pukul 18.30 Bono dan Midu pergi dengan kendaraan mobil Ceria, setiba di Mal X Bono diperiksa oleh satpam. Pada saat itu ia melarikan diri sambil melakukan penembakan terhadap satpam tsb yang mengakibatkan seorang pengunjung luka ringan dan rusaknya barang yang ada di sebuah toko. Melihat Bono melarikan diri Midu mengambil HP satpam yang tertinggal saat satpam mengejar Bono. Perbuatan apa yang telah terjadi dan sebutkan pasal yang telah dilanggar oleh Bono dan Midu. Apakah ada perbuatan Samenloop atau Residive ?

Slide 173: 

POSISI KASUS Karena dendamnya A kepada X maka A menyuruh B D dan E untuk membunuh X. Sesuai recana yang telah diatur maka B D, E mendatangi rumah X pada malam hari. Untuk jangan ketahuan maka satpam Y diikat dan pintu rumah dirusak. Setelah meggeledah rumah, ternyata X tidak ditemui. Sangkin marahnya maka B merusak barang-barang yang ada di rumah, sedangkan D mengambil radio dan barang antik. Saat E yang sedang menunggu di mobil untuk bertugas mengawasi di luar rumah, melihat mobil patroli Polisi mendekatinya, maka ia melarikan diri namun mobilnya menabrak pohon sehingga E luka berat. Jelaskan peristiwa apa yang terjadi dan sebutkan usur-unsur tindak pidana yang dilakukan tersangka dengan meyebutkan Pasal dalam KUHP! 2. Dari kasus ini jelaskan bahwa yang melakukan ini sebagai pembuat lengkap! Sebutkan dan jelaskan posisi pelaku tersebut dalam perbuatan deelneming? 3. Jelaskan perbuatan pelaku tersebut berkaitan dengan teori gabungan.